Sebuah Tweet White House Ungkap Risiko Sebenarnya dalam CLARITY Act

Perdebatan seputar CLARITY Act sebagian besar berputar pada tarik-ulur antara bank dan perusahaan kripto mengenai yield stablecoin. Meskipun konflik ini mendominasi pemberitaan soal RUU yang dianggap sebagai aturan struktur pasar, ada isu yang lebih tenang tapi berpotensi lebih berdampak—dan kerap luput dari perhatian.

Setelah diberlakukan, CLARITY Act akan secara resmi melegitimasi peran kripto yang diregulasi dan secara implisit membuatnya harus tunduk pada kepatuhan Bank Secrecy Act. Bahkan tanpa keharusan eksplisit, kondisi ini berisiko mengukuhkan model pengawasan yang menekan perantara untuk delist aset privasi dan meninggalkan konsep privacy-by-design, sebelum Kongres secara terbuka membahas berbagai pertukaran risiko dan manfaatnya.

Bank Ikut dalam Diskusi tentang Imbal Hasil Stablecoin

Pada hari Senin, para pelaku industri bertemu dengan penasihat Presiden AS Donald Trump untuk mencari kompromi dalam RUU struktur pasar yang masih menuai perdebatan.

Pembahasan dipimpin oleh Patrick Witt, direktur eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital. Dalam diskusi tersebut hadir juga tokoh senior dari sektor kripto maupun perbankan tradisional.

Pertemuan itu kembali memanaskan hubungan antara sektor kripto dan keuangan tradisional.

Para pengkritik mempertanyakan mengapa pembuat kebijakan mengajak Wall Street membantu merancang undang-undang yang justru akan mengatur produk yang menjadi pesaing utama bisnis inti mereka. Salah satunya adalah stablecoin ber-yield, yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai ancaman langsung bagi simpanan bank tradisional.

Meski begitu, pertemuan itu juga membuat isu yang jauh lebih halus namun sama pentingnya—yakni privasi—hampir tidak mendapat perhatian.

Bagaimana CLARITY Menarik Aset Kripto di Bawah Bank Secrecy Act

CLARITY Act hadir sebagai kerangka struktur pasar yang menawarkan kepastian regulasi bagi industri kripto di AS. Tujuannya adalah menetapkan otoritas pengawas terhadap berbagai aktivitas sekaligus memberikan kejelasan hukum yang lama dinantikan bagi pelaku pasar.

Tapi, RUU ini lebih dari sekadar membagi wilayah pengawasan.

Dengan secara resmi mendefinisikan peran kripto yang diregulasi, khususnya untuk exchange terpusat dan penerbit stablecoin, RUU ini menempatkan para pelaku ini di dalam sistem keuangan yang sudah ada.

Setelah peran tersebut diakui secara hukum, maka kepatuhan terhadap Bank Secrecy Act (BSA) menjadi hal yang tidak terelakkan, walaupun legislasi ini tidak secara rinci menjelaskan bagaimana persyaratan BSA mengatur aktivitas on-chain.

Ketiadaan detail ini memberi keputusan penting pada para perantara, sehingga merekalah yang menentukan aturan, bukan Kongres.

Akibatnya, exchange dan kustodian biasanya menjalankan pemeriksaan identitas secara ketat, memantau transaksi secara luas, dan mengumpulkan data dalam skala besar. Dengan cara ini, mereka membuat standar de facto tanpa landasan hukum yang jelas dari legislasi.

Dalam kerangka ini, proyek-proyek yang berfokus pada privasi menjadi pihak yang paling terkena dampaknya.

Aset Privasi di Garis Tembak

BSA mewajibkan institusi keuangan untuk memverifikasi identitas nasabah dan memantau aktivitas mencurigakan. Dalam praktiknya, artinya mereka harus tahu siapa nasabah mereka dan melaporkan tanda-tanda khusus kepada otoritas.

Namun, hukum ini tidak mengharuskan adanya transparansi penuh sistem setiap saat atau kemampuan melacak setiap transaksi ke identitas pemiliknya sepanjang waktu.

Meskipun begitu, perusahaan kripto besar seperti Binance, Coinbase, dan Circle sudah beroperasi seolah-olah memang ada kewajiban tersebut. Mereka menyamakan kepatuhan BSA dengan keterbukaan penuh aktivitas on-chain untuk meminimalkan risiko regulasi di tengah ketidakjelasan hukum.

Pendekatan ini berdampak pada persyaratan keterlacakan yang ketat dan penghindaran protokol yang membatasi visibilitas transaksi. Exchange terpusat umumnya menolak listing aset kripto berfokus privasi seperti Monero atau Zcash, bukan karena BSA secara eksplisit menuntutnya, melainkan sebagai langkah antisipasi risiko.

Saat ini, CLARITY Act tidak membahas bagaimana BSA semestinya berlaku untuk sistem blockchain di mana privasi dan pseudonimitas berjalan berbeda dengan keuangan tradisional. Kekosongan ini jadi sangat penting.

Dengan membiarkan kewajiban utama tidak terdefinisi, CLARITY Act berisiko memperkokoh interpretasi BSA yang paling konservatif dan penuh pengawasan menjadi standar default.

Akibatnya, para partisipan yang berada di jalur prinsip cypherpunk kripto sangat mungkin terdampak paling besar, karena alat dan layanan yang berorientasi pada privasi menghadapi pembatasan paling banyak.