Analis kripto Nico Cabrera menerbitkan surat terbuka yang viral di X (Twitter) yang ditujukan kepada CEO Coinbase Brian Armstrong, berisi daftar 144 use case blockchain di dunia nyata dan mendesak agar Armstrong berhenti menghalangi Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act).
Postingan ini ramai dibicarakan di komunitas kripto tepat saat Coinbase diberitakan menolak kompromi terbaru hasil pembahasan yield stablecoin di Senat untuk kedua kalinya.
Cabrera mengelompokkan daftar tersebut ke dalam 14 kategori, mulai dari keuangan dan rantai pasok hingga kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Thread itu membahas remitansi, obligasi ter-tokenisasi, asuransi terdesentralisasi, identitas digital, kredit karbon, rekam medis, dan puluhan lainnya.
Argumennya cukup tegas. Yield hanyalah satu dari 144 aplikasi blockchain yang ada di daftar itu. Menghalangi seluruh kerangka regulasi demi melindungi satu model bisnis saja, papar Cabrera, sama saja mendahulukan kepentingan satu perusahaan dibanding masa depan industri secara keseluruhan.
Cabrera juga menandai Ketua SEC Paul Atkins, penasihat kripto Gedung Putih David Sacks, dan Senator Cynthia Lummis, serta sejumlah nama lainnya.
Lummis sudah memperingatkan pada 25 Maret, bahwa para pembuat undang-undang tidak bisa menunggu hingga tahun 2030 untuk mengesahkan RUU ini.
Pada tahun 2025, Coinbase meraup pendapatan stablecoin sebesar US$1,35 miliar, sekitar 19% dari total pendapatannya. Exchange tersebut menolak draf terbaru CLARITY Act dalam rapat Senat tanggal 25 Maret, memprotes aturan hasil rancangan Senator Thom Tillis dan Angela Alsobrooks yang membatasi yield stablecoin pasif.
Ini adalah kali kedua exchange menahan kemajuan regulasi tersebut. Pada bulan Januari, Armstrong menarik dukungan Coinbase hanya beberapa jam sebelum sidang markup Komite Perbankan Senat dijadwalkan. Hal ini membuat pembahasannya ditunda tanpa batas waktu.
Senator Bernie Moreno mengingatkan bahwa jika CLARITY Act tidak disahkan sebelum bulan Mei, undang-undang tersebut berisiko mandek selamanya menjelang pemilu paruh waktu tahun 2026.
Di sisi lain, rasa frustrasi pun semakin meluas, bahkan sejumlah pengguna menyerukan boikot terhadap Coinbase setelah penolakan terbaru dari exchange ini.


