Binance Hadapi Pengawasan Baru dari AS di Tengah Laporan Arus Dana Terkait Iran

Anggota parlemen AS ingin regulator menyelidiki Binance terkait dugaan transfer senilai US$1,7 miliar ke entitas yang terhubung ke Iran. Kekhawatiran ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Tapi, Binance sudah membantah tuduhan tersebut.

Dalam sebuah surat, 11 anggota parlemen yang dipimpin oleh Senator Chris Van Hollen dan Elizabeth Warren mendesak Menteri Keuangan Scott Bessent serta Jaksa Agung Pam Bondi untuk segera melakukan penyelidikan resmi.

Anggota Parlemen AS Peringatkan Pengawasan Binance Mungkin Berisiko

Para senator tersebut menyampaikan keprihatinan serius atas kekuatan perlindungan anti-keuangan ilegal milik Binance dan kepatuhannya terhadap hukum sanksi serta anti-pencucian uang.

Berdasarkan laporan yang dikutip para anggota parlemen, penyelidik menemukan setidaknya dua akun Binance yang digunakan untuk menyalurkan aset ke entitas yang berhubungan dengan Houthi yang didukung Iran dan Korps Pengawal Revolusi Islam.

Selain itu, dalam laporan juga disebutkan bahwa warga negara Iran berhasil mengakses lebih dari 1.500 akun Binance.

Para senator menilai insiden ini menjadi indikasi adanya “penurunan lebih luas” dalam fungsi kepatuhan Binance. Mereka memperingatkan bahwa pergerakan dana tersebut secara langsung mengancam kesepakatan penyelesaian 2023 exchange ini dengan otoritas AS.

Dalam perjanjian pengakuan bersalah tersebut, Binance membayar denda sebesar US$4,3 miliar dan pendirinya, Changpeng Zhao, mundur dari posisi CEO. Perusahaan juga sepakat menjalani pengawasan ketat dari pengawas kepatuhan independen yang ditunjuk DOJ.

Para anggota parlemen menilai dugaan transfer ilegal ini sejalan dengan pola perilaku berisiko yang lebih luas.

Mereka menyoroti peluncuran kartu pembayaran Binance di sebagian wilayah bekas Uni Soviet, yang menurut mereka memberikan celah bagi entitas Rusia untuk menghindari sanksi internasional.

Menyebut situasi ini sebagai ancaman berat bagi keamanan nasional, para senator memberi tenggat bagi Departemen Keuangan dan DOJ hingga 13 Maret 2026 untuk membeberkan hasil investigasi mereka.

Jika pihak berwenang memutuskan Binance melanggar ketentuan pengawasan tahun 2023, exchange ini bisa menghadapi konsekuensi hukum dan keuangan yang sangat berat.

Binance Soroti Upaya Kepatuhan

Menanggapi keras tuduhan tersebut, Binance membela sistem kontrol internalnya dan mengungkapkan penurunan tajam aktivitas ilegal di platformnya.

Menurut perusahaan, eksposur terkait sanksi turun 96,8% sepanjang 18 bulan, dari 0,284% pada Januari 2024 sampai hanya 0,009% pada Juli 2025.

Binance mengaitkan kemajuan ini dengan program kepatuhan “best-in-class” milik mereka. Mereka berargumen bahwa laporan terbaru menampilkan sudut pandang yang menyimpang serta salah memahami proses pengendalian standar untuk platform aset digital.

Binance memaparkan bahwa dalam kejadian-kejadian yang disorot media, mereka bertindak secara proaktif, mengurangi risiko, menonaktifkan akun yang bermasalah, dan berkoordinasi dengan penegak hukum.