Apakah PM Jepang Benar-benar Mendukung Meme Coin yang Membawa Namanya?

Saga SANAE TOKEN di Jepang kini memasuki babak baru, seiring munculnya laporan media yang mengklaim kantor perdana menteri tahu lebih banyak dari yang mereka akui. Namun, untuk pasar aset kripto, kisah yang lebih besar adalah apa yang akan terjadi selanjutnya di legislatif Tokyo.

Gonjang-ganjing politik dan sinyal regulasi muncul secara bersamaan pada waktu yang berbarengan.

Bagaimana Token Ini Terurai

SANAE TOKEN diluncurkan di Solana pada 25 Februari, seperti yang dilaporkan oleh BeInCrypto. NoBorder DAO — komunitas yang dipimpin oleh pengusaha serial Yuji Mizoguchi — menerbitkannya sebagai bagian dari inisiatif “Japan is Back”, menampilkan nama dan gambar Takaichi di situs resmi proyek. Token ini melonjak lebih dari 40x pada hari peluncuran, sebelum bantahan dari Takaichi pada 2 Maret memicu penurunan sebesar 58%.

FSA pun langsung membuka penyelidikan terhadap NoBorder DAO karena beroperasi tanpa lisensi exchange aset kripto. Operator token segera menghentikan penerbitan tidak lama kemudian.

Tabloid Jepang Sebut Sekretaris Beri Persetujuan

Weekly Bunshun, tabloid Jepang yang dikenal sering mengungkap skandal politik dan selebriti, melaporkan bahwa pengembang Ken Matsui mengatakan kepada majalah tersebut timnya telah memberitahukan kantor Takaichi bahwa proyek ini adalah aset kripto. Hal ini jelas bertentangan dengan bantahan Takaichi pada 2 Maret. Takaichi menyatakan, baik dirinya maupun kantornya tidak pernah diberi tahu apapun soal token tersebut.

Media itu juga menyebut mereka memperoleh rekaman suara dari kepala sekretaris Takaichi selama lebih dari 20 tahun, yang kabarnya mendeskripsikan proyek ini secara positif. Media online Jepang lain melaporkan bahwa hingga Selasa, kantor Takaichi belum memberikan jawaban atas pertanyaan media terkait hal ini. Takaichi pun belum pernah menggelar konferensi pers sejak 18 Februari, saat kabinet keduanya dilantik.

Aspek politiknya masih belum terselesaikan. Apa yang penting untuk industri aset kripto adalah apakah skandal ini akan mempercepat — atau justru mempersulit — pembaruan regulasi di Jepang.

RUU FSA Ubah Aturan

Badan Jasa Keuangan Jepang (FSA) minggu ini mengajukan rancangan undang-undang reformasi kripto ke parlemen, sebagaimana dilaporkan oleh Asahi Shimbun. Regulasi ini akan memindahkan aset kripto dari Payment Services Act ke Financial Instruments and Exchange Act, sehingga pertama kalinya aset digital diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan.

Seperti yang telah dilaporkan oleh BeInCrypto sebelumnya, ancaman hukuman penjara maksimum untuk penjualan aset kripto tanpa izin akan meningkat tiga kali lipat menjadi 10 tahun, serta denda naik dari ¥3 juta menjadi ¥10 juta. SESC memperoleh kewenangan investigasi kriminal yang belum pernah mereka pegang sebelumnya untuk operator kripto. Kasus SANAE TOKEN secara eksplisit disebut dalam pemberitaan Nikkei terkait dorongan legislasi ini.

RUU ini juga akan membatalkan transaksi dengan operator tidak terdaftar secara otomatis, sehingga investor jadi lebih mudah meminta pengembalian dana — ketentuan yang sangat relevan untuk kasus SANAE TOKEN.