Bank-Bank Besar Jepang Bawa Obligasi Pemerintah ke Chain

Empat institusi keuangan terbesar di Jepang telah memulai sebuah uji coba blockchain besar untuk mengelola jaminan obligasi pemerintah secara digital. Eksperimen ini bertujuan agar perdagangan obligasi pemerintah Jepang bisa berlangsung selama 24 jam, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Langkah ini bisa mengubah cara salah satu pasar utang negara terbesar di dunia menangani jaminan lintas negara dan zona waktu.

Kemitraan Empat Pihak

Mizuho Financial Group, Nomura Holdings, Japan Securities Clearing Corporation, dan Digital Asset mengumumkan eksperimen bersama ini pada hari Senin. Mereka akan menggunakan Canton Network, sebuah platform blockchain yang memang dibuat khusus untuk keuangan institusional dan pasar modal. Clearing house tersebut merupakan unit yang sepenuhnya dimiliki oleh Japan Exchange Group, operator utama pasar saham di Jepang.

Proyek ini akan menguji apakah blockchain dapat menangani transfer kepemilikan obligasi di antara beberapa pengelola akun. Selain itu, mereka juga akan mengetes pertukaran jaminan secara real-time antara clearing house, investor institusi, dan klien mereka. Obligasi pemerintah Jepang akan tetap memiliki status hukum sebagai surat berharga terdaftar selama masa pengujian.

Badan Layanan Keuangan Jepang secara resmi menyetujui uji coba ini melalui Proyek Inovasi Pembayaran pada bulan Februari lalu. Regulator juga akan meninjau apakah undang-undang di Jepang perlu diubah agar perdagangan obligasi sepenuhnya berbasis blockchain bisa dilakukan. Keempat mitra menargetkan selesai bekerja sebelum akhir September, terang Nikkei.

Canton Network juga sudah menjalankan proyek serupa dari raksasa keuangan dunia seperti JPMorgan dan Goldman Sachs. Clearinghouse AS, DTCC, juga memakai jaringan yang sama untuk melakukan tokenisasi obligasi Treasury Amerika. Langkah Jepang ini membawa salah satu aset safe haven terpenting di Asia bergabung dengan ekosistem keuangan global yang sama.

Kenapa Langkah Ini Penting

Manajemen jaminan biasanya memerlukan koordinasi yang rumit di antara institusi, sistem komputasi yang berbeda, dan berbagai yurisdiksi hukum di seluruh dunia. Memindahkan proses ini ke blockchain bisa mengurangi dokumen, menyingkat waktu penyelesaian transaksi, dan membebaskan modal bagi bank-bank besar. Pejabat Jepang berharap eksperimen ini bisa memperkuat posisi Tokyo dalam persaingan aset digital global yang berkembang pesat.