Perangkap Aset Kripto: Bagaimana Hukum Baru Rusia akan Mendukung Sanksi Uni Eropa

Paket sanksi ke-20 Uni Eropa memberlakukan larangan sektoral terhadap seluruh layanan kripto Rusia. Mulai 24 Mei 2026, semua transaksi dengan penyedia layanan kripto dan platform exchange yang terdaftar di Rusia akan menjadi ilegal bagi pelaku pasar di bawah yurisdiksi Uni Eropa.

Sanksi baru ini bertepatan dengan rencana otoritas Rusia untuk memusatkan pasar kripto domestik: RUU “Tentang Mata Uang Digital dan Hak Digital” mengusulkan penyimpanan wajib aset kripto di depository serta pelarangan penggunaan wallet pribadi. Kombinasi dua perkembangan ini menimbulkan risiko serius bagi investor aset kripto di Rusia.

Tim redaksi BeInCrypto membahas implikasi pembatasan baru ini bersama para ahli. Berikut pandangan narasumber kami tentang dampak paket sanksi ke-20 terhadap industri aset kripto di Rusia.

Apakah Semua Kripto yang Pernah Masuk Sirkuit Rusia Akan Langsung Dianggap “Kotor”?

Mikhail Uspensky, anggota dewan ahli Duma Negara untuk regulasi legislatif aset kripto, percaya bahwa aset kripto tersebut sebenarnya secara de facto sudah dianggap demikian: platform besar, terutama dari Eropa, menolak menerima aset kripto yang berkaitan dengan Rusia.

Tapi, tidak semua ahli sepakat dengan penilaian yang tegas tersebut. Daria Mitrokhina, pengacara utama proyek internasional di Right Side, menjelaskan bahwa aset kripto yang hanya digunakan oleh warga negara Rusia atau menggunakan platform yang tidak terkena sanksi, tidak memiliki risiko pemblokiran sebesar aset yang digunakan melalui platform yang sudah terkena sanksi.

Menurutnya, aset kripto seperti itu tidak dikategorikan “kotor”, karena definisinya adalah aset yang terkait dengan aktivitas kriminal. Tapi, aset seperti itu memang punya risiko lebih tinggi dan masuk dalam objek sanksi, sehingga, menurut Daria, membuat platform dan negara asing akan semakin berhati-hati saat berurusan dengan pihak Rusia.

Sebagai pengingat, paket ke-20 juga memberlakukan sanksi bagi mereka yang mendukung dan memfasilitasi peredaran aset kripto Rusia di panggung internasional.

Olga Ocheretyanaya, senior associate di bidang regulasi aset kripto dan mining di Right Side, juga memiliki pandangan serupa. Ia berpendapat fokus sanksi Uni Eropa adalah pada platform dan exchange Rusia, token tertentu yang berhubungan dengan sistem keuangan Rusia, dan infrastruktur pengelakan sanksi, sehingga tidak otomatis menjadikan setiap aset yang pernah dipegang warga Rusia atau pernah melewati wallet Rusia langsung “kotor”.

Tapi, ia mengingatkan jika aturan baru di Rusia diterapkan sesuai rumusan saat ini, pasti akan menyebabkan seluruh platform kripto resmi Rusia terkena sanksi, dan wallet beserta aset kripto yang melewatinya akan ikut berlabel.

Bisakah Tetap Patuh Hukum Rusia Tanpa Dicap “Kotor”?

Bekerja sama dengan platform Rusia yang telah kena sanksi dengan tujuan membawa aset kripto ke pasar internasional adalah sia-sia—kemungkinan besar akan langsung diblokir, ujar Daria Mitrokhina. Tapi, individu masih bisa pilih platform lain yang masih sesuai hukum, selama tidak menggunakan layanan yang sudah disanksi.

Apakah Otoritas Akan Meninggalkan Rencana Sentralisasi Pasar Kripto?

Gagasan membuat depository digital menimbulkan kebingungan dan ketidakpahaman di kalangan banyak pelaku pasar, tutur Mikhail Uspensky.

Menurutnya, menutup lingkaran internal dengan depository berlisensi wajib adalah inovasi Rusia, hasil dari kebiasaan menerapkan regulasi sekuritas terhadap distributed ledger. Sikap Uni Eropa seharusnya makin membuat waspada para perancang RUU ini:

tapi, para pengacara menilai sanksi ini justru memicu efek sebaliknya. Tujuan utama Federasi Rusia adalah membatasi pengaruh luar, memperkuat rubel, mengembangkan sistem pembayaran sendiri, dan meningkatkan kemandirian dari pasar internasional, papar Daria Mitrokhina:

Olga Ocheretyanaya juga setuju dengan penilaian ini: sanksi justru mendorong otoritas Rusia membangun jalurnya sendiri yang tertutup, dan membuka kemungkinan sepenuhnya memutuskan layanan eksternal.

Sementara itu, pertanyaan tentang bagaimana membersihkan aset kripto di jalur ini dan bagaimana mengisi kembali likuiditasnya masih belum ada jawaban.

Olga juga menegaskan bahwa sanksi Uni Eropa hanya berlaku untuk mereka yang berada di dalam perimeter Uni Eropa: penyedia dan pengguna Eropa. Faktanya, Rusia telah lama punya jalur lewat Asia, Timur Tengah, dan yurisdiksi sahabat lainnya, dan arus utama transaksi akan makin menjauh ke wilayah yang tidak terpengaruh aturan Uni Eropa.

Rencana Penyelesaian Lintas Batas dengan Digital Rubel

Penciptaan digital rubel awalnya bukan untuk menghindari sanksi, melainkan membangun sistem pembayaran sendiri, jelas Daria Mitrokhina.

Inisiatif ini memang menyasar kerja sama dengan negara-negara netral dan sahabat, karena sanksi Uni Eropa sudah sejak lama membuat Rusia tidak diinginkan di pasar mereka.

Paket sanksi baru sepertinya tidak akan berpengaruh pada peluncuran digital rubel, tapi akan memengaruhi wilayah dan pola operasionalnya. Rencana lebih berpotensi menyesuaikan, bukan dibatalkan.

Menurut Olga Ocheretyanaya, masalah yang dihadapi bukan sekadar larangan Uni Eropa untuk ikut mengembangkan infrastruktur digital rubel, tapi lebih pada bagaimana menjalin kesepakatan pokok antar negara anggota BRICS untuk memakai instrumen ini dalam transaksi mereka sendiri.

Ingin akses wawasan para ahli? Langganan 
channel Telegram kami untuk dapat sinyal trading dan berita pasar, serta diskusi dengan analis kami. Selalu selangkah lebih maju dari pasar setiap hari!