Dalam perkembangan penting bagi para advokat privasi digital, Denmark telah menahan diri untuk tidak mendorong proposal legislatif EU yang kontroversial yang akan mewajibkan platform pesan seperti Telegram, WhatsApp, dan Signal untuk memungkinkan otoritas memindai pesan terenkripsi. Langkah ini mencerminkan ketegangan yang berkelanjutan antara upaya memerangi konten ilegal dan hak privasi dalam lanskap komunikasi cryptocurrency dan blockchain yang berkembang pesat.
Denmark, yang saat ini memegang kepresidenan Dewan Eropa, telah mengumumkan tidak akan melanjutkan usulan undang-undang yang akan mewajibkan platform seperti Telegram, WhatsApp, dan Signal untuk memungkinkan otoritas memeriksa pesan sebelum dienkripsi dan ditransmisikan. Undang-undang tersebut, dijuluki Chat Control law, awalnya diperkenalkan pada Mei 2022 sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membatasi konten ilegal yang beredar di layanan pesan.
Inisiatif ini dihidupkan kembali tahun ini, memicu kritik luas karena berpotensi merusak hak privasi dan keamanan komunikasi terenkripsi. Para kritikus berpendapat bahwa undang-undang tersebut dapat menyebabkan pengawasan massal dan melanggar hak asasi manusia yang mendasar, memicu kekhawatiran dari advokat privasi dan perusahaan teknologi. Penarikan ini berarti platform seperti WhatsApp dan Signal akan terus beroperasi secara sukarela, tanpa kewajiban hukum untuk menerapkan alat pemindaian pesan.
Menteri Kehakiman Denmark, Peter Hummelgaard, mengklarifikasi bahwa undang-undang tersebut tidak akan lagi menjadi bagian dari proposal kompromi EU. Sebaliknya, upaya akan difokuskan pada mempertahankan kerangka sukarela yang ada, yang berakhir pada April 2026. Hummelgaard mengindikasikan bahwa kebuntuan politik yang berkepanjangan mengenai pengawasan obrolan dapat membuat EU tanpa alat efektif untuk mengatasi aktivitas berbahaya di platform pesan jika masalah tersebut tetap tidak terselesaikan.
Untuk menghindari skenario seperti itu, Denmark telah menghentikan upaya legislatif, dengan tujuan untuk membangun kerangka baru sebelum program saat ini berakhir. Penundaan ini menggarisbawahi perdebatan yang sedang berlangsung di dalam EU tentang menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan melindungi privasi warga dan saluran komunikasi yang aman.
Pendukung dari sektor teknologi dan organisasi kebebasan sipil merayakan keputusan tersebut, melihatnya sebagai kemenangan untuk hak privasi. Tim Global Government Affairs X menggambarkan penarikan Denmark sebagai "kekalahan besar bagi pendukung pengawasan massal," menegaskan kembali komitmen mereka untuk menentang inisiatif pemerintah yang merusak enkripsi atau bertujuan meningkatkan pemindaian pesan yang mengganggu.
Patrick Hansen, Direktur Strategi EU di Circle, juga memuji langkah tersebut, menyebutnya sebagai "kemenangan besar untuk kebebasan digital di Eropa." Electronic Frontier Foundation (EFF), advokat kebebasan sipil terkemuka, menggaungkan sentimen ini, menegaskan bahwa tekanan publik sangat penting dalam menghentikan kemajuan undang-undang tersebut.
Thorin Klosowski, seorang aktivis keamanan EFF, menekankan pentingnya menghormati teknologi enkripsi, memperingatkan pembuat undang-undang untuk tidak mencoba mengabaikannya dengan dalih keamanan. Dalam sebuah blog post, dia mendesak legislator untuk mengembangkan "solusi nyata yang tidak melanggar hak asasi manusia," mengkritik upaya untuk menerapkan pemindaian pesan yang mengikis privasi secara global.
Dia menambahkan bahwa "pengawasan semacam ini bukan hanya melampaui batas; ini adalah serangan terhadap hak asasi manusia yang mendasar." Kepresidenan EU yang akan datang dari Irlandia, dimulai pada Juli 2026, kemungkinan akan menghadapi tekanan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini, tetapi para advokat tetap berharap bahwa fokus akan beralih ke melindungi privasi pengguna dan pesan yang aman.
Saat perdebatan tentang regulasi crypto dan komunikasi aman semakin intensif di seluruh Eropa, keputusan Denmark menandai pengingat penting tentang perjuangan berkelanjutan untuk menyeimbangkan keamanan dengan privasi di era blockchain dan inovasi digital.
Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai Denmark Drops EU Chat Control Proposal Over Privacy Fears di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.


