Kantor Kekayaan Intelektual Filipina, lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan kebijakan negara mengenai hak kekayaan intelektual, telah menjalin kolaborasi resmi dengan Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memperkuat kemampuan teknis pemeriksa paten dan personel lainnya. Perjanjian ini dirancang untuk membantu lembaga tersebut menerapkan teknologi digital yang sedang berkembang dengan lebih baik dalam administrasi dan evaluasi kekayaan intelektual.
Dalam kemitraan ini, kantor kekayaan intelektual berencana untuk menilai bagaimana alat-alat canggih seperti kecerdasan buatan, sistem blockchain, Internet of Things, dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya dapat diintegrasikan ke dalam proses pendaftaran dan pemeriksaan paten. Inisiatif ini mencerminkan upaya yang lebih luas untuk memodernisasi operasi internal sambil mengikuti perkembangan perubahan teknologi yang semakin membentuk penemuan-penemuan baru.
Direktur jenderal pelaksana tugas kantor kekayaan intelektual menjelaskan bahwa langkah ini sangat penting tidak hanya untuk tanggung jawab nasional lembaga tetapi juga untuk peran internasionalnya. Sebagai Otoritas Pencarian Internasional dan Otoritas Pemeriksaan Pendahuluan Internasional, kantor ini menyediakan penilaian teknis awal yang membantu penemu memahami potensi kekuatan penemuan mereka sebelum mengejar perlindungan paten di berbagai yurisdiksi. Penguatan keahlian dalam teknologi yang sedang berkembang dipresentasikan sebagai faktor penting dalam mempertahankan kredibilitas dan akurasi dalam fungsi internasional ini.
Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi berkomitmen untuk mendukung kantor kekayaan intelektual dengan memastikan bahwa tenaga kerjanya tetap mengikuti perkembangan dalam teknologi digital dan komunikasi. Departemen ini menyatakan bahwa mereka akan membantu membekali personel dengan keterampilan khusus yang diperlukan untuk menilai aplikasi paten yang semakin kompleks dan berbasis teknologi.
Sekretaris TIK menekankan bahwa kolaborasi ini dimaksudkan untuk memperkuat ekosistem inovasi negara. Dengan menggabungkan keahlian teknologi digital dengan perlindungan kekayaan intelektual, kemitraan ini berupaya menciptakan kondisi di mana inovasi lokal dapat tumbuh dengan dukungan kelembagaan yang lebih kuat. Inisiatif ini dibingkai sebagai cara untuk memastikan bahwa para profesional kekayaan intelektual memiliki akses ke pengetahuan teknis terkini, memungkinkan mereka untuk membuat evaluasi yang tepat sambil mendorong inovasi yang bertanggung jawab.
Inisiatif Terbaru IPOPHL dalam Teknologi Baru
Perjanjian ini dibangun berdasarkan serangkaian inisiatif terbaru oleh kantor kekayaan intelektual yang ditujukan untuk menangani perubahan teknologi. Pada November 2025, lembaga ini mengeluarkan pedoman khusus untuk aplikasi paten yang melibatkan kecerdasan buatan. Pedoman ini mencakup area-area kunci seperti kelayakan paten, penentuan kepemilikan penemuan, persyaratan pengungkapan, dan kejelasan klaim paten. Langkah ini menandakan upaya untuk memberikan standar yang lebih jelas bagi pemohon yang bekerja di bidang yang berkembang pesat.
Sebelumnya, lembaga ini juga menandatangani nota kesepahaman yang berfokus pada sektor e-commerce. Ditandatangani dengan 41 organisasi lainnya, termasuk pemilik merek dan platform online, perjanjian ini menetapkan kerangka pengaturan mandiri yang dimaksudkan untuk memerangi barang palsu dan praktik perdagangan yang menyesatkan. Pengaturan ini berupaya meningkatkan kerja sama antara pemangku kepentingan dan mengurangi peredaran produk palsu atau menyesatkan di pasar online maupun offline.
Sebagai bagian dari nota kesepahaman tersebut, organisasi yang berpartisipasi diberikan mekanisme yang disederhanakan untuk mengajukan keluhan secara langsung. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membuat penegakan lebih efisien dengan menangani pelanggaran di saluran fisik dan digital melalui tindakan terkoordinasi daripada proses yang terfragmentasi.
Baik kantor kekayaan intelektual maupun Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah anggota Komite Nasional Hak Kekayaan Intelektual. Badan antar-lembaga ini bertanggung jawab untuk membentuk kebijakan kekayaan intelektual nasional dan meningkatkan perlindungan serta penegakan hak kekayaan intelektual di seluruh negara.
Partisipasi bersama mereka dalam komite menekankan pentingnya strategis menyelaraskan kebijakan teknologi dengan tata kelola kekayaan intelektual. Dengan meresmikan kerja sama melalui perjanjian baru ini, kedua lembaga bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja kekayaan intelektual nasional berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, mendukung penemu sambil menjaga integritas sistem paten.
Postingan Kantor Kekayaan Intelektual Filipina, DICT Bermitra untuk Memodernisasi Keahlian Paten pertama kali muncul di CoinTrust.

