Trump Serang Bank soal Yield Stablecoin dan Kebuntuan Clarity Act

Presiden Donald Trump menuduh bank-bank AS mengancam GENIUS Act dan menyandera CLARITY Act, sehingga memperkeruh kebuntuan berbulan-bulan antara industri perbankan dan aset kripto terkait imbal hasil stablecoin.

Perseteruan ini dapat menggagalkan CLARITY Act sebelum pemilu paruh waktu 2026, dan meninggalkan kerangka regulasi aset kripto AS yang belum lengkap di momen yang krusial.

Trump Bidik Bank dalam Perebutan Imbal Hasil Stablecoin

Dalam postingan Truth Social pada Selasa, Trump mengatakan bahwa GENIUS Act — undang-undang stablecoin bersejarah yang ia tanda tangani Juli lalu — “sedang diancam dan dilemahkan oleh Bank-bank,” dan ia meminta Kongres agar segera mengesahkan legislasi struktur pasar.

Pernyataan ini menjadi intervensi paling tajam dari Presiden dalam pertarungan legislatif mengenai reward stablecoin — perselisihan yang telah menghentikan agenda regulasi aset kripto yang lebih luas di Washington.

Imbal Hasil Stablecoin: Inti Perselisihan

Inti dari konflik ini adalah ketentuan dalam GENIUS Act yang melarang penerbit stablecoin membayar bunga secara langsung ke holder. Namun, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mencegah platform pihak ketiga seperti Coinbase dan Kraken untuk menyalurkan imbal hasil kepada pengguna — celah yang oleh pihak perbankan disebut sebagai “loophole”.

Pola ini memungkinkan exchange kripto mendapatkan imbal hasil dari aset cadangan seperti surat utang AS dan mendistribusikannya ke pelanggan, sehingga menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan rekening tabungan tradisional yang sering kali hanya menawarkan bunga 0,01% saja.

Kelompok dagang bank, yang diketuai oleh Bank Policy Institute, telah memperingatkan bahwa pola ini bisa memicu arus keluar dana (deposit) hingga US$6,6 triliun — angka yang diambil dari analisis Departemen Keuangan AS. CEO Bank of America Brian Moynihan mengangkat kekhawatiran serupa pada Januari, dengan menyebut bahwa stablecoin yang menawarkan bunga dapat mengalihkan sekitar 30–35% dari seluruh dana deposit bank komersial.

Lobi perbankan pun berusaha menutup celah ini lewat CLARITY Act, yaitu rancangan undang-undang struktur pasar kripto yang sedang dibahas di Senat. RUU ini akan memberikan peran pengawasan tertentu pada SEC dan CFTC, tetapi sekarang berubah menjadi arena perdebatan soal imbal hasil stablecoin.

Dimon Menarik Garis

Unggahan Trump hadir di hari yang sama ketika CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon menyampaikan pernyataan tajam soal regulasi stablecoin. Di CNBC, Dimon berpendapat bahwa perusahaan yang menawarkan imbal hasil atas saldo stablecoin pada dasarnya sudah beroperasi seperti bank dan harus diatur sebagaimana mestinya.

Dimon mengusulkan kompromi, di mana platform boleh menawarkan reward berdasarkan transaksi, bukan dari saldo yang mengendap, tapi ia menentang keras pembayaran dengan bentuk seperti bunga atas dana yang disimpan. Ia menyoroti bahwa bank harus memenuhi syarat modal, jaminan asuransi FDIC, kewajiban anti pencucian uang, dan mandat pinjaman komunitas — sesuatu yang saat ini belum dipenuhi oleh perusahaan kripto.

Namun, CEO Coinbase Brian Armstrong secara terbuka menolak cara pandang tersebut. Armstrong memprediksi bahwa pada akhirnya bank akan berubah arah dan justru melobi agar bisa menawarkan bunga atas stablecoin, ketika tekanan persaingan dari aset digital menjadi tak terelakkan.

Sebuah koalisi beranggotakan lebih dari 125 perusahaan kripto — termasuk Coinbase, Gemini, dan Kraken — meluncurkan kampanye bersama melawan lobi perbankan tahun lalu, dengan argumen bahwa membuka kembali aturan imbal hasil di GENIUS Act justru akan mengikis kepastian yang dibutuhkan pasar dan inovator.

Jam Legislatif Sedang Berjalan

Gedung Putih sebelumnya menetapkan tenggat awal tanggal 1 Maret untuk tercapainya kesepakatan di antara kedua kubu. Namun batas waktu itu berlalu tanpa hasil. CLARITY Act masih terkatung-katung di Komite Perbankan Senat dan belum ada jadwal penentuan markup.

Menurut analisis regulasi Elliptic, Komite Perbankan Senat sempat menjadwalkan pemungutan suara untuk RUU ini pada pertengahan Januari, namun sesi ini ditunda tanpa batas waktu setelah Coinbase menarik dukungan karena amandemen yang mengusulkan pembatasan imbal hasil stablecoin. Dua kali pertemuan Gedung Putih pada awal Februari pun gagal menghasilkan kompromi.

OCC membuat masalah semakin rumit minggu lalu dengan merilis proposal aturan setebal 376 halaman di bawah naungan GENIUS Act, dengan ketentuan yang menurut pelaku industri kripto bisa membatasi cara mitra penerbit stablecoin dalam membagikan reward.

Senator Cynthia Lummis mengunggah ulang pesan Trump, sambil menambahkan: “Amerika tak bisa menunggu lagi. Kongres harus segera mengesahkan Clarity Act.”

Dengan siklus pemilu paruh waktu 2026 makin dekat dan masa libur musim panas di depan mata, waktu legislasi kian menyempit. Jika tak tercapai kesepakatan dalam beberapa minggu ke depan, AS berisiko kehilangan momentum dalam membangun kerangka regulasi aset kripto yang dinilai penting baik oleh Gedung Putih maupun industri untuk menjaga daya saing global.