Binance Diselidiki Senat AS Soal Iran, Ini Tanggapan Resminya

Cryptoharian – Bursa kripto terbesar di dunia, yakni Binance mengeluarkan tanggapan resmi terhadap penyelidikan Senat Amerika Serikat yang menyoroti potensi pelanggaran sanksi terkait Iran di platformnya.

Tanggapan tersebut dikirim sebagai jawaban atas surat yang sebelumnya diajukan oleh Senator Richard Blumenthal pada 24 Februari. Surat tersebut muncul setelah laporan media mempertanyakan sistem kepatuhan Binance terhadap aturan sanksi internasional.

Dalam pernyataannya, Binance menolak tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa platformnya memiliki program kepatuhan dan pengawasan yang ketat.

Surat tanggapan Binance juga dikirim kepada Senator Ron Johnson, yang menjabat sebagai ketua Subkomite Permanen Senat untuk Investigasi.

Eleanor Hughes, penasihat hukum utama Binance, menyatakan bahwa perusahaan secara sukarela memberikan klarifikasi kepada Senat untuk menanggapi tuduhan yang sebelumnya dilaporkan oleh The Wall Street Journal.

Menurut Hughes, sejumlah klaim dalam laporan tersebut tidak didukung oleh bukti yang kredibel.

Binance menegaskan bahwa platformnya menerapkan prosedur Know Your Customer (KYC) yang ketat dan melarang pengguna yang tinggal atau berada di Iran untuk mengakses layanan mereka.

Selain itu, verifikasi identitas juga disebut wajib bagi setiap akun pengguna di platform tersebut.

Salah satu klaim yang dipertanyakan dalam laporan media adalah dugaan adanya sekitar 2.000 akun terkait Iran di Binance. Namun, perusahaan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menyimpulkan adanya jumlah akun tersebut.

Menurut Binance, angka tersebut kemungkinan berkaitan dengan upaya mendeteksi pengguna yang mencoba menghindari pembatasan geografiks menggunakan VPN, bukan bukti keberadaan akun resmi dari Iran.

Investigasi Terhadap Dua Entitas Perdagangan

Dalam penyelidikan tersebut, Senat juga menyoroti dua entitas perdagangan kripto, yaitu Hexa Whale dan Blessed Trust.

Binance menjelaskan bahwa kedua entitas tersebut memang sempat memiliki paparan tidak langsung terhadap alamat dompet kripto yang diduga memiliki hubungan dengan Iran.

Namun menurut perusahaan, tidak ada transaksi langsung antara akun Binance dan entitas yang berbasis di Iran.

Kasus ini pertama kali menarik perhatian aparat penegak hukum pada April 2025, ketika otoritas menghubungi Binance terkait transaksi yang melibatkan beberapa alamat dompet eksternal yang diduga berkaitan dengan pendanaan terorisme.

Baca Juga: Google Ungkap Exploit Baru iPhone yang Bisa Curi Seed Phrase Kripto

Setelah menerima informasi dari otoritas, Binance melakukan investigasi internal yang lebih luas. Tim penyelidik kemudian memeriksa aktivitas akun serta riwayat transaksi terkait. Binance juga memberikan data pengguna dan catatan KYC kepada aparat penegak hukum.

Sebagai hasil dari penyelidikan tersebut, Binance akhirnya menghapus entitas Hexa Whale dari platform pada 13 Agustus 2025.

Investigasi lain yang dilakukan pada musim panas 2025 juga melibatkan beberapa alamat dompet tambahan.

Setelah analisis lebih lanjut mengenai sumber dana, Binance kemudian menghapus entitas Blessed Trust dari platform pada Januari 2026.

Binance Klaim Perkuat Sistem Kepatuhan

Dalam surat tersebut, Binance juga menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil untuk memperkuat sistem kepatuhan mereka.

Perusahaan mengklaim telah menginvestasikan ratusan juta dolar dalam infrastruktur kepatuhan dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, divisi kepatuhan Binance disebut memiliki lebih dari 1.500 karyawan di seluruh dunia, yang fokus pada:

• penegakan sanksi internasional
• investigasi kejahatan finansial
• pengawasan pendanaan terorisme

Selain itu, Binance menggunakan lebih dari 25 alat pemantauan untuk mendukung proses verifikasi dan pengawasan aktivitas pengguna.

Binance juga menyatakan bahwa sepanjang 2025 saja, mereka telah memproses lebih dari 71.000 permintaan dari aparat penegak hukum.

Dalam tiga tahun terakhir, perusahaan juga mengklaim telah membantu pihak berwenang menyita lebih dari US$ 752 juta aset terkait aktivitas ilegal.

Data internal perusahaan juga menunjukkan bahwa paparan terhadap dompet kripto ilegal menurun secara signifikan, dari sekitar 0,284 persen dari volume perdagangan pada Januari 2024 menjadi hanya 0,009 persen pada Juli 2025.

Binance juga menanggapi laporan mengenai beberapa karyawan kepatuhan yang baru-baru ini meninggalkan perusahaan. Perusahaan membantah bahwa hal tersebut terkait dengan meningkatnya masalah kepatuhan.

Menurut Binance, salah satu pemecatan terjadi karena seorang karyawan membagikan informasi pengguna secara internal tanpa izin, yang melanggar kebijakan privasi perusahaan.