Coinbase CLO Minta Pembuat Undang-Undang Dukung Insentif Kripto atau Tinggalkan CLARITY Act

Kepala Divisi Legal Coinbase, Paul Grewal, menyampaikan kepada para legislator bahwa mereka tidak bisa mendukung CLARITY Act sekaligus menolak imbal hasil kripto. Ia menyampaikan intervensi publik ini saat negosiasi imbal hasil stablecoin di Senat memasuki tahap kritis.

Tanggapan Grewal ini ia sampaikan melalui sebuah unggahan publik di X. Ia menggambarkan perdebatan ini sebagai pilihan biner bagi para legislator yang sedang mempertimbangkan kompromi imbal hasil versi Tillis-Alsobrooks.

Bank dan Industri Kripto Berseteru Soal Imbal Hasil Stablecoin

Draft dari Senator Thom Tillis dan Angela Alsobrooks di Senat akan melarang imbal hasil pasif dari saldo stablecoin. Regulasi ini hanya mengizinkan imbalan yang berbasis aktivitas, seperti pembayaran, transfer, atau penggunaan platform. Kelompok perbankan melakukan lobi agar aturannya lebih ketat lagi. Mereka berpendapat bahwa imbalan untuk saldo mengendap bisa memicu perpindahan dana dari bank tradisional.

Grewal telah menepis argumen soal perpindahan dana tersebut selama beberapa bulan, dengan mengatakan ini hanya klaim teoritis tanpa dukungan data konkret. Laporan terbaru dari White House Council of Economic Advisers juga menegaskan hal ini. Laporan tersebut menemukan bahwa larangan imbal hasil stablecoin hanya akan meningkatkan pinjaman bank sebesar 0,02% saja.

Pendapatan yang terkait stablecoin menyumbang sekitar 19% dari pendapatan Coinbase di 2025, menurut Bloomberg Intelligence. Isi akhir regulasi ini berdampak signifikan secara finansial bagi exchange tersebut dan para pesaing terbesarnya.

Waktu Legislasi Makin Menipis

Senator Cynthia Lummis memperingatkan bahwa rancangan undang-undang ini bisa mundur hingga 2030 jika tidak lolos sebelum pemilu paruh waktu. Komite Perbankan Senat telah mencabut agenda pembahasan dari jadwal 20 April. Keputusan itu semakin memperkuat kekhawatiran bahwa kesempatan legislasi semakin sempit.

Intervensi terbaru dari Grewal memperjelas kalkulasi politik bagi senator yang masih bimbang. Kompromi yang ada saat ini memaksa mereka memilih antara kepentingan perbankan atau sektor kripto yang menganggap imbalan berbasis aktivitas adalah batas minimal mutlak.

Apakah batas minimal itu bisa bertahan saat pembahasan di komite akan menentukan apakah CLARITY Act bisa disahkan Senat pada 2026.