Harga BNB Turun karena Tekanan Treasury ke Binance setelah Laporan Kripto Iran

Departemen Keuangan AS dilaporkan meminta langkah kepatuhan yang lebih ketat dari exchange Binance menyusul laporan baru yang mengungkap semakin besarnya penggunaan aset kripto oleh Iran untuk menghindari sanksi.

Perkembangan ini menandai peningkatan lain dalam pengetatan tindakan Washington terhadap penghindaran sanksi terkait kripto, dan membuat Binance kembali mendapat sorotan tajam dari regulator. Harga BNB turun setelah berita ini mencuat.

Treasury Menargetkan Jaringan Kripto Iran

Tekanan terbaru ini merupakan lanjutan dari rangkaian tindakan hukum AS yang terkait dengan “Operation Economic Fury,” yang diluncurkan pada April 2026 untuk mengganggu infrastruktur keuangan Iran.

Pejabat Treasury belum lama ini menjatuhkan sanksi pada wallet kripto yang diduga terhubung dengan Bank Sentral Iran dan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

Pihak berwenang juga berkoordinasi dengan penerbit stablecoin Tether untuk membekukan sekitar US$344 juta dalam USDT di jaringan Tron, berdasarkan pengungkapan penegakan hukum secara terbuka.

Perusahaan analitik blockchain, Chainalysis, sebelumnya memperkirakan bahwa Iran menghasilkan sekitar US$7,78 miliar dari aktivitas kripto sepanjang 2025, dengan wallet yang terhubung ke IRGC disebut-sebut menerima lebih dari US$3 miliar.

The Information pertama kali melaporkan bahwa pejabat Treasury kini meminta tambahan perlindungan kepatuhan dari Binance setelah intelijen baru dan laporan media menyoroti bagaimana aktor Iran masih dapat memindahkan dana kripto dalam jumlah besar meski ada sanksi dan pembatasan internet.

Harga BNB Turun Saat Binance Hadapi Tekanan Kepatuhan Baru

Menyusul kabar tersebut, harga BNB yang merupakan native token ekosistem Binance, turun tipis ke US$641,45 pada waktu publikasi.

Namun, penurunan ini sepertinya hanya bersifat sementara karena trader tengah mencerna FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) yang memang kerap muncul saat pengumuman besar di ekosistem seperti ini.

Binance sudah bertahun-tahun menjadi sorotan regulator AS terkait pengendalian anti-money laundering dan kepatuhan sanksi.

Pada 2023, exchange ini mengaku bersalah atas pelanggaran pidana terkait sanksi dan kegagalan AML, serta sepakat membayar denda US$4,3 miliar dan menerima pemantauan kepatuhan independen di bawah pengawasan Departemen Kehakiman dan FinCEN.

Awal tahun ini, terdapat laporan bahwa lebih dari US$1 miliar aktivitas kripto terkait Iran mengalir lewat saluran yang berhubungan dengan Binance. Exchange tersebut membantah tuduhan pelanggaran dan menyatakan pergantian staf internal terkait investigasi kepatuhan tidak ada hubungannya dengan kasus ini.

Tuntutan terbaru dari Treasury menunjukkan bahwa regulator masih belum yakin sistem pemantauan yang ada saat ini sudah cukup untuk mengurangi risiko geopolitik yang kian meningkat.

Mengapa Investor Memperhatikan dengan Seksama

Fokus baru pada kepatuhan terhadap sanksi hadir di saat pasar kripto makin terkait erat dengan kebijakan keamanan global.

Setiap pembatasan lebih ketat pada Binance, yang masih menjadi exchange aset kripto terbesar di dunia dalam volume trading, berpotensi berpengaruh pada arus likuiditas, penggunaan stablecoin, serta tingkat kepercayaan institusi di pasar aset digital.

Investor juga mengamati apakah otoritas AS akan memperluas penegakan hukum di luar Binance ke exchange luar negeri lain dan penyedia infrastruktur kripto lainnya.

Meski begitu, analis memperkirakan akan ada aturan kepatuhan tambahan, kemungkinan update penegakan hukum, serta pengawasan lebih ketat terhadap transaksi stablecoin yang berhubungan dengan yurisdiksi yang dikenai sanksi dalam beberapa bulan ke depan.

Perkembangan ini menyoroti perubahan besar dalam kebijakan AS: pemerintah kini memperlakukan jaringan kripto bukan sekadar sebagai platform keuangan, tapi juga sebagai alat strategis dalam penegakan sanksi global.