Kalshi, pemimpin pasar prediksi AS yang diatur oleh CFTC, berencana untuk mewajibkan pengguna mengungkapkan tempat kerja mereka sebelum melakukan trading pada kontrak-kontrak sensitif tertentu.
Perubahan ini secara langsung menanggapi meningkatnya kekhawatiran terkait praktik insider trading yang berhubungan dengan informasi pemerintah dan perusahaan.
Pasar prediksi mengalami pertumbuhan pesat, di mana volume transaksi gabungan Kalshi dan Polymarket telah mencapai rekor tertinggi dalam beberapa bulan terakhir.
Akan tetapi, lonjakan ini justru meningkatkan risiko trader memanfaatkan material non-public information (MNPI).
Pada 24 Maret 2026, Gedung Putih mengirim email internal yang memperingatkan staf agar tidak menggunakan informasi pemerintah yang belum dipublikasikan di platform seperti Kalshi.
Pada Mei 2026, Ketua Komite Pengawasan DPR, James Comer, memulai penyelidikan formal dengan mengirim surat kepada CEO Kalshi, Tarek Mansour dan rekanannya di Polymarket untuk meminta rincian verifikasi pengguna dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan.
Kalshi menanggapi dengan tegas. Dalam kurun waktu satu tahun hingga Februari 2026, Kalshi telah membuka lebih dari 200 investigasi atas potensi pelanggaran, dan menghasilkan tindakan disipliner yang diumumkan secara publik.
Tindakan tersebut termasuk sanksi denda serta skorsing selama beberapa tahun bagi editor video MrBeast yang melakukan trading atas konten yang belum tayang, serta beberapa calon anggota kongres yang bertaruh atas kemenangan mereka sendiri.
Berdasarkan rekomendasi komite penasihat, pengguna nantinya harus mengisi formulir daring yang mengungkapkan tempat mereka bekerja untuk pasar dengan risiko MNPI tinggi, seperti yang terkait hasil politik, peristiwa perusahaan, atau keputusan kebijakan.
Menurut WSJ, peluncuran ketentuan ini diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan.
Aturan ini memperkuat langkah-langkah yang telah ada:
Aturan Kalshi yang telah disetujui CFTC sudah melarang trading dengan MNPI, sebagai afiliasi sumber instansi, atau oleh siapa pun yang punya pengaruh terhadap hasil.
Sebagai exchange yang sepenuhnya diatur dengan KYC wajib serta infrastruktur fiat, penguatan kontrol Kalshi semakin memperkuat posisinya untuk peserta institusi maupun pihak yang mengutamakan kepatuhan.
Kebijakan ini memang menambah friksi spesifik bagi trading yang terdampak, namun menandakan integritas yang lebih kuat di tengah pengawasan Washington, sehingga bisa menarik modal yang ragu terhadap alternatif exchange luar negeri atau crypto-native yang aturannya lebih longgar.
Rincian pasar yang akan terdampak serta penerapannya akan segera diumumkan melalui buku aturan dan integrity hub milik Kalshi.
Seiring volume pasar prediksi yang terus naik dan pengawasan regulator yang semakin ketat, langkah ini bisa mempengaruhi standar industri dalam menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan.
Peserta pasar dan pemberi kerja diharapkan meninjau kebijakan terbaru ini menjelang penerapannya.

