Sidang pleno Senat dengan suara bulat—96 suara dari yang hadir, dari 128 yang mungkin—menyetujui dekrit yang mereformasi pasal 86 Undang-Undang Federal Ketenagakerjaan, mengenai inspeksi kesetaraan upah, yang risalahnya dikirim ke Dewan Perwakilan untuk ditinjau dan kemungkinan disetujui.
"Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial, serta otoritas ketenagakerjaan dari entitas federal, dalam lingkup kompetensi masing-masing, akan melakukan kunjungan inspeksi ke tempat kerja untuk memverifikasi kepatuhan terhadap ketentuan dalam paragraf pertama pasal ini", mengutip penambahan pada pasal 86 undang-undang tersebut.
Undang-undang yang berlaku saat ini sudah mengatur, dalam paragraf pertama pasal tersebut, sebagai berikut:
"Untuk pekerjaan yang sama, dilakukan dalam posisi, jam kerja dan kondisi efisiensi yang juga sama, harus sesuai dengan upah yang sama; dalam memenuhi kewajiban Negara untuk mengurangi kesenjangan upah gender, tindakan akan dipromosikan untuk memberantas praktik remunerasi yang tidak setara sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Umum untuk Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki".
Miguel Márquez (PAN), promotor amandemen tersebut, menjelaskan di podium bahwa tujuannya adalah "untuk mengakhiri kesenjangan upah yang masih ada di negara kita".
"Di Meksiko, ketidaksetaraan upah adalah luka terbuka. Perempuan rata-rata mendapatkan 34% lebih sedikit daripada laki-laki... Kesenjangan ini tidak hanya mempengaruhi kantong, tetapi juga mempengaruhi jiwa dan aspirasi jutaan keluarga Meksiko dan terutama perempuan Meksiko, terutama mempengaruhi dan langsung berdampak pada martabat menjadi perempuan di negara ini.
"Apakah ini mempengaruhi pembangunan ekonomi negara? Tentu saja. Bank Dunia memperkirakan bahwa PDB nasional akan meningkat hingga 15% jika jenis ketidakadilan ini tidak ada di Meksiko. "Kesetaraan upah tidak hanya mengubah kehidupan, tetapi juga dapat mendorong ekonomi, inovasi, dan daya saing di Meksiko," tegasnya.
Geovanna Bañuelos (PT), ketua Komisi Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial, menganggap penting untuk menyetujui amandemen mengenai inspeksi kesetaraan upah, dalam rangka Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.
Memperkuat wewenang Kementerian Tenaga Kerja agar dalam lingkup kompetensinya melakukan inspeksi di tempat kerja, katanya, akan memungkinkan untuk mendeteksi dan memperbaiki praktik remunerasi yang diskriminatif.



Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail
VivoPower bidik kesepakatan saham Ripple $300 juta, bagg