Kemiskinan Indonesia 8,07% atau 64,1%, Mengapa Berbeda?

Dua angka kemiskinan Indonesia yang jaraknya sangat lebar beredar pada waktu yang hampir bersamaan. Badan Pusat Statistik mencatat 8,07% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan nasional pada Maret 2026. Bank Dunia, menggunakan standar negara berpendapatan menengah atas, memperkirakan 64,1% penduduk Indonesia berada di bawah garis US$8,30 berdasarkan purchasing power parity atau PPP per orang per hari.

Keduanya bukan hasil yang saling membatalkan. BPS dan Bank Dunia memakai sumber data utama yang sama, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS, tetapi menetapkan garis kemiskinan untuk tujuan yang berbeda.

BPS mengukur apakah pengeluaran seseorang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam konteks Indonesia. Bank Dunia menggunakan garis internasional untuk membandingkan standar hidup antarnegara dengan tingkat pendapatan berbeda.

Angka 64,1% karena itu tidak berarti tingkat kemiskinan resmi Indonesia melonjak dari 8,07%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih mempunyai pengeluaran di bawah standar yang digunakan Bank Dunia untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas.

Perbandingan tingkat kemiskinan berdasarkan garis nasional BPS dan garis internasional Bank Dunia. Sumber: Pernyataan bersama Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia, 11 September 2026.

Apa yang Sebenarnya Diukur BPS?

BPS menetapkan garis kemiskinan berdasarkan jumlah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan kebutuhan dasar nonmakanan.

Komponen makanan menggunakan standar kebutuhan energi minimum sebesar 2.100 kilokalori per orang per hari. Komponen nonmakanan mencakup kebutuhan dasar seperti perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

BPS tidak menggunakan satu garis yang sama untuk seluruh wilayah. Biaya hidup di Jakarta, Papua, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur tidak identik. Karena itu, penghitungan dilakukan berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan di setiap provinsi, kemudian diperbarui secara berkala.

Pada Maret 2026, BPS mencatat:

• tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,07%;

• jumlah penduduk miskin sebanyak 22,93 juta orang;

• tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,34%;

• tingkat kemiskinan perdesaan sebesar 10,67%;

• garis kemiskinan rata-rata nasional sebesar Rp669.235 per kapita per bulan.

Angka 8,07% turun 0,18 poin persentase dari September 2025 dan turun 0,40 poin persentase dari Maret 2025. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 920.000 orang dibandingkan Maret 2025.

Penurunan tersebut menunjukkan perbaikan menurut ukuran kemiskinan nasional. Namun, angka itu tidak berarti 91,93% penduduk lainnya hidup dalam kondisi nyaman atau mempunyai ketahanan finansial yang kuat. Seseorang yang pengeluarannya sedikit di atas garis kemiskinan tidak lagi dikategorikan miskin, tetapi masih dapat sangat rentan terhadap kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, atau biaya kesehatan.

Sebagian Besar Garis Kemiskinan Masih untuk Makanan

Dari garis kemiskinan nasional Rp669.235 per kapita per bulan pada Maret 2026, sebesar Rp499.886 atau 74,70% berasal dari kebutuhan makanan. Komponen nonmakanan hanya Rp169.349 atau 25,30%.

Komposisi tersebut menunjukkan betapa besarnya pengaruh harga pangan terhadap kelompok berpengeluaran rendah. Kenaikan harga beras, telur, minyak goreng, atau bahan pangan lain dapat mendorong pengeluaran rumah tangga melewati batas kemampuan mereka lebih cepat daripada kenaikan harga barang yang jarang dibeli.

Garis kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 dan komposisi kebutuhan makanan serta nonmakanan. Sumber: Badan Pusat Statistik, 5 Agustus 2026.

Sebagai ilustrasi sederhana, jika garis rata-rata nasional dikalikan untuk rumah tangga berisi empat orang, nilainya menjadi:

Rp669.235 × 4 = Rp2.676.940 per bulan

Perhitungan tersebut hanya membantu menjelaskan skala angka. BPS tidak menetapkan seluruh keluarga beranggotakan empat orang menggunakan batas nasional Rp2,68 juta yang sama. Garis rumah tangga dipengaruhi lokasi serta jumlah anggota rumah tangga.

Mengapa Bank Dunia Menghasilkan Angka 64,1%?

Bank Dunia memakai international poverty lines untuk membandingkan kemiskinan dan standar hidup antarnegara. Garis tersebut disusun menggunakan purchasing power parity agar daya beli dapat dibandingkan meskipun harga barang dan nilai tukar berbeda.

Dalam pernyataan bersama dengan BPS, Bank Dunia menampilkan tiga tolok ukur:

• US$3,00 PPP per hari: garis kemiskinan ekstrem untuk negara berpendapatan rendah;

• US$4,20 PPP per hari: garis untuk negara berpendapatan menengah bawah;

• US$8,30 PPP per hari: garis untuk negara berpendapatan menengah atas.

Menggunakan estimasi Bank Dunia untuk 2025, sekitar 3,7% penduduk Indonesia berada di bawah US$3,00 PPP per hari. Sekitar 15,5% berada di bawah US$4,20 PPP, sedangkan 64,1% berada di bawah US$8,30 PPP.

Persentase tersebut bersifat kumulatif, bukan tiga kelompok yang harus dijumlahkan. Penduduk yang berada di bawah US$3,00 juga termasuk dalam kelompok yang berada di bawah US$4,20 dan US$8,30.

Indonesia Naik Kelas, Garis Pembandingnya Ikut Naik

Bank Dunia menaikkan garis pembanding yang digunakan setelah Indonesia masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas pada 2023.

Garis US$8,30 PPP mencerminkan standar hidup kelompok negara yang pendapatan per kapitanya sangat lebar. Menurut pernyataan bersama BPS dan Bank Dunia, kelompok tersebut juga mencakup negara dengan pendapatan per kapita hampir tiga kali lipat dari Indonesia.

Dengan garis yang lebih tinggi, lebih banyak penduduk secara otomatis berada di bawah ambang tersebut. Perubahan ini tidak menunjukkan bahwa kondisi hidup jutaan orang tiba-tiba memburuk. Yang berubah adalah standar pembandingnya.

Ini serupa dengan mengukur pendapatan seseorang menggunakan dua target berbeda. Seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi masih berada di bawah tingkat pengeluaran yang umum di negara dengan pendapatan lebih tinggi.

PPP Bukan Kurs Dolar Hari Ini

US$8,30 PPP tidak seharusnya dikalikan dengan kurs dolar AS di bank atau aplikasi trading. PPP mengukur berapa banyak rupiah yang dibutuhkan untuk membeli kelompok barang dan jasa yang setara dengan daya beli US$8,30 di Amerika Serikat.

BPS dan Bank Dunia menyetarakan garis tersebut dengan sekitar Rp51.087 per orang per hari.

Apabila angka itu dikonversi secara sederhana untuk 30 hari:

Rp51.087 × 30 = Rp1.532.610 per orang per bulan

Untuk rumah tangga berisi empat orang:

Rp1.532.610 × 4 = Rp6.130.440 per bulan

Sebagai perbandingan, garis kemiskinan rata-rata nasional BPS untuk empat orang dalam ilustrasi sebelumnya sekitar Rp2,68 juta per bulan. Garis Bank Dunia versi negara berpendapatan menengah atas dalam ilustrasi yang sama sekitar 2,3 kali lebih tinggi.

Perbedaan ambang tersebut menjadi alasan utama mengapa hasilnya bisa 8,07% dan 64,1%.

Perhitungan ini bersifat ilustratif. Garis Bank Dunia bukan anggaran rumah tangga resmi Indonesia, sedangkan garis BPS berbeda menurut wilayah dan kondisi lokal. Estimasi Bank Dunia juga merujuk pada 2025, sementara data BPS 8,07% mengukur kondisi Maret 2026.

Perbedaan Waktu Pengukuran Juga Perlu Diperhatikan

Dua angka tersebut sering ditempatkan berdampingan seolah-olah diukur pada hari yang sama. Sebenarnya:

• angka 8,07% merupakan kondisi Maret 2026;

• angka 64,1% merupakan estimasi Bank Dunia untuk 2025;

• keduanya memakai SUSENAS sebagai sumber utama;

• ambang, tujuan, dan periode pengukurannya tidak identik.

Perbedaan periode bukan penyebab utama kesenjangan 8,07% dan 64,1%. Faktor terbesarnya tetap perbedaan garis kemiskinan. Namun, periode pengukuran tetap harus dicantumkan agar pembaca tidak menganggap keduanya merupakan dua hasil untuk tanggal yang sama.

Mana yang Benar?

Keduanya benar untuk tujuan masing-masing.

Ukuran BPS lebih relevan untuk mengevaluasi kemiskinan nasional, menentukan arah kebijakan sosial, membaca kebutuhan dasar masyarakat, dan memantau perubahan kondisi di dalam Indonesia.

Garis Bank Dunia lebih berguna untuk membandingkan Indonesia dengan negara lain dan menilai seberapa jauh standar hidup masyarakat dari tingkat yang lazim di kelompok negara berpendapatan menengah atas.

Masalah muncul ketika fungsi keduanya ditukar. Angka 64,1% tidak tepat digunakan untuk mengatakan tingkat kemiskinan resmi Indonesia mencapai 64,1%. Sebaliknya, angka 8,07% tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa hanya 8,07% penduduk yang menghadapi tekanan ekonomi.

Di antara kelompok miskin dan kelompok mapan terdapat masyarakat yang tidak masuk kategori miskin, tetapi belum mempunyai tabungan, asuransi, pendapatan stabil, atau ruang anggaran yang cukup untuk menghadapi guncangan.

Apa Artinya bagi Kondisi Ekonomi Rumah Tangga?

Angka 8,07% mengukur kelompok di bawah kebutuhan minimum nasional. Angka 64,1% memberi gambaran bahwa sebagian besar penduduk masih berada di bawah standar konsumsi negara berpendapatan menengah atas.

Kombinasi keduanya menunjukkan dua pekerjaan berbeda:

• mengurangi kemiskinan ekstrem dan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi;

• meningkatkan produktivitas, upah, kualitas pekerjaan, dan ketahanan finansial masyarakat yang sudah berada di atas garis kemiskinan.

Kenaikan pendapatan nominal belum tentu cukup apabila biaya makanan, perumahan, pendidikan, transportasi, dan kesehatan naik lebih cepat. Karena 74,70% garis kemiskinan BPS berasal dari makanan, inflasi pangan tetap menjadi indikator utama yang perlu dipantau.

Data berikutnya yang relevan meliputi upah riil, tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan, inflasi pangan, nilai tukar petani, penjualan ritel, serta perubahan tingkat kemiskinan pada periode berikutnya.

Kesimpulan

Angka kemiskinan Indonesia sebesar 8,07% dan 64,1% menjawab pertanyaan yang berbeda.

BPS menggunakan garis kemiskinan nasional untuk mengukur kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dalam konteks Indonesia. Bank Dunia memakai garis US$8,30 PPP untuk membandingkan standar hidup Indonesia dengan kelompok negara berpendapatan menengah atas.

Perbedaan keduanya terutama berasal dari ambang pengukuran, bukan karena salah satu lembaga menemukan bahwa kondisi masyarakat berubah secara mendadak.

Bagi pembaca, pelajaran terpentingnya bukan memilih salah satu angka. Yang lebih berguna adalah memahami apa yang diukur, periode datanya, batas yang digunakan, dan kesimpulan apa yang memang dapat ditarik.

Disclaimer

Artikel ini disusun untuk tujuan informasi dan edukasi. Perhitungan rumah tangga merupakan ilustrasi sederhana dan bukan penetapan resmi status kemiskinan seseorang. Data kemiskinan dapat berubah setelah rilis berikutnya, revisi statistik, atau perubahan metodologi. Gunakan publikasi terbaru BPS dan Bank Dunia sebagai rujukan utama.