Senate Banking Rilis Draf Baru CLARITY Act 300 Halaman: Apa yang Berubah sejak Januari

Komite Perbankan Senat merilis naskah sepanjang 309 halaman dari Digital Asset Market Clarity Act of 2025 (CLARITY Act), memperluas draf bulan Januari yang berjumlah 278 halaman.

Naskah ini hadir menjelang pemungutan suara markup penting pada hari Kamis. Anggota komite memiliki waktu hingga besok untuk mengajukan amandemen sebelum sesi eksekutif dimulai pada pukul 10:30 pagi ET.

Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terkini secara real-time

Apa yang Berubah pada Draf Clarity Act

CLARITY Act telah lolos di DPR pada Juli 2025 dengan dukungan bipartisan yang luas dan, sejak itu, terus dibahas melalui negosiasi panjang di Senat. Naskah bulan Januari tersebut mendapat penolakan besar hingga akhirnya terhenti, karena perlakuan terhadap imbal hasil stablecoin menjadi perdebatan utama.

Lalu, pada awal bulan ini, Senator Thom Tillis dan Angela Alsobrooks memaparkan kompromi bipartisan terkait imbalan stablecoin. Revisi di bulan Mei ini masih mempertahankan struktur sembilan judul undang-undang, namun memperluasnya hingga bertambah 31 halaman.

Kompromi Tillis-Alsobrooks memungkinkan penerbit stablecoin yang telah diatur agar dapat menawarkan beberapa bentuk imbal hasil atau reward, tapi dengan batasan dan pengawasan ketat supaya stablecoin tidak berfungsi selayaknya simpanan bank tanpa regulasi atau sekuritas.

Bagian 404 kini memuat kompromi Tillis-Alsobrooks. RUU ini juga menambah Bagian 109 baru yang menerapkan hukum perdagangan orang dalam.

Ada juga tambahan baru berupa Bagian 702 Insolvency Safe Harbor, yang memungkinkan pihak terkait menutup posisi aset digital komoditas serta mengakses jaminan di luar proses kebangkrutan standar (mirip perlindungan yang sudah berlaku pada derivatif konvensional).

Bagian 906 Effective Date menetapkan tanggal berlaku secara umum 360 hari setelah pengesahan, tetapi ketentuan yang memerlukan pembuatan aturan baru berlaku 360 hari setelah pengesahan atau 60 hari setelah aturan akhir dipublikasikan, tergantung mana yang lebih lama.

Selain itu, RUU ini juga menyertakan revisi substansial pada Judul I (Bagian 102, 104, dan 108).

Nampaknya, rancangan ini, sama seperti versi Januari lalu, masih menyisakan poin aturan etika sebagai perdebatan terakhir. Elizabeth Warren menegaskan bahwa perlindungan etika yang bisa mencegah pejabat pemerintah senior memperoleh keuntungan finansial dari aset kripto tetap menjadi prioritas utama.

Subscribe channel YouTube kami untuk menyaksikan para pemimpin dan jurnalis memberikan wawasan ahli