OJK Susun Peta Jalan Aset Digital, Apa Prioritasnya?

Otoritas Jasa Keuangan sedang menyiapkan Peta Jalan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto untuk periode 2026 sampai 2031. Dokumen tersebut akan menjadi arah pengembangan sektor IAKD setelah pengawasan aset kripto beralih ke OJK dan kerangka sektor keuangan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

OJK telah mengumumkan tiga agenda besarnya, yaitu memperdalam ekosistem yang telah terbentuk, memperluas jangkauan dan pemanfaatan inovasi, serta memperkuat pelindungan konsumen dan mitigasi risiko. OJK menggunakan istilah deepening, widening, dan safeguarding untuk menggambarkan tiga arah tersebut.

Statusnya perlu dibaca dengan tepat. Siaran pers OJK pada 27 Agustus 2026 menyatakan bahwa arah pengembangan IAKD selanjutnya akan dituangkan dalam Peta Jalan IAKD 2026 sampai 2031. Pernyataan tersebut menunjukkan proses penyusunan dan arah kebijakan, bukan publikasi dokumen final dengan target, indikator, serta tenggat implementasi lengkap.

Peta jalan juga tidak sama dengan peraturan. Roadmap dapat menetapkan tujuan dan urutan kerja, tetapi kewajiban hukum baru membutuhkan undang-undang, POJK, SEOJK, keputusan, atau ketentuan lain yang berlaku. Pengguna dan pelaku industri belum dapat menganggap seluruh teknologi yang disebut akan langsung memperoleh izin.

Apa yang Sudah Diumumkan OJK?

OJK menyebut inovasi keuangan digital telah menjadi bagian dari sistem keuangan. Pendekatan pengawasannya menggunakan prinsip same activity, same risk, same regulation. Aktivitas yang menghasilkan risiko serupa diharapkan memperoleh standar tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen yang sebanding.

Teknologi yang disebut secara eksplisit dalam pengumuman OJK meliputi:

• Kecerdasan artifisial.

• Tokenisasi aset.

• Blockchain.

• Aset kripto.

Penguatan inovasi akan dijalankan bersama peningkatan literasi dan pelindungan konsumen. OJK juga meluncurkan Fintech Startup Accelerator serta Buku Saku 2.0 Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto sebagai bagian dari pengembangan ekosistem.

Stablecoin tidak disebut secara khusus dalam siaran pers Digination Day 2026. Produk tersebut dapat menjadi isu relevan karena bersinggungan dengan aset digital, pembayaran, cadangan, dan blockchain. Namun, belum tepat menyebut stablecoin sebagai prioritas resmi roadmap sebelum dokumen final atau pernyataan regulator menyebutnya secara eksplisit.

OJK menyatakan arah pengembangan IAKD akan dituangkan dalam Peta Jalan IAKD 2026 sampai 2031, dengan perhatian terhadap AI, tokenisasi aset, blockchain, aset kripto, pelindungan konsumen, dan literasi. Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, OJK Digination Day 2026, 27 Agustus 2026. 

Mengapa Roadmap Baru Dibutuhkan?

Sektor aset digital Indonesia telah berubah dalam waktu singkat. Pengawasan perdagangan aset kripto yang sebelumnya berada pada Bappebti dialihkan kepada OJK pada Januari 2025. Perubahan tersebut menempatkan aset kripto dalam kerangka pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih luas.

OJK kemudian menangani beberapa lapisan sekaligus:

• Perdagangan aset keuangan digital.

• Pedagang aset kripto.

• Bursa dan kliring.

• Penyimpanan aset.

• Derivatif aset digital.

• Regulatory sandbox.

• Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan.

• Tokenisasi aset.

• Pemeringkat kredit alternatif.

• Agregasi jasa keuangan.

• Pelindungan konsumen.

• Pengawasan dan pelaporan.

Setiap lapisan memiliki profil risiko berbeda. Aturan perdagangan kripto tidak selalu cocok untuk tokenisasi properti, manajer investasi aset kripto, identitas digital, atau solusi berbasis AI.

Roadmap diperlukan untuk menyusun urutan kebijakan. Regulator perlu menentukan inovasi mana yang membutuhkan pengujian, model mana yang dapat masuk perizinan, data apa yang harus dilaporkan, dan risiko mana yang memerlukan koordinasi antarlembaga.

Seberapa Besar Ekosistem yang Akan Diatur?

OJK mencatat 22,93 juta akun konsumen aset keuangan digital pada Juli 2026. Nilai transaksi aset kripto pada bulan tersebut mencapai Rp20,52 triliun, sedangkan transaksi derivatif mencapai Rp3,41 triliun.

Infrastruktur yang dicatat OJK mencakup:

• Dua bursa aset keuangan digital.

• Dua lembaga kliring, penjaminan, dan penyelesaian.

• Dua pengelola tempat penyimpanan.

• Sebanyak 26 pedagang aset keuangan digital berizin.

• Sebanyak 1.214 aset dan 49 derivatif dalam daftar bursa CFX.

• Sebanyak 871 aset dalam daftar bursa ICEX.

Jumlah akun tidak sama dengan jumlah pengguna aktif. Satu orang dapat memiliki lebih dari satu akun, sedangkan sebagian akun dapat tidak melakukan transaksi pada bulan tertentu.

Nilai transaksi bulanan juga tidak menunjukkan aset bersih investor atau dana baru yang masuk. Satu aset dapat berpindah tangan berkali-kali sehingga menghasilkan volume besar tanpa pertambahan modal dengan jumlah yang sama.

Data tersebut tetap menunjukkan skala pengawasan. Kesalahan custody, gangguan sistem, manipulasi, atau kelemahan pelindungan konsumen dapat memengaruhi jutaan akun.

Skala ekosistem aset keuangan digital Indonesia per Juli 2026 menurut OJK. Jumlah 22,93 juta merupakan akun konsumen, bukan jumlah pengguna unik atau akun aktif. Nilai Rp20,52 triliun dan Rp3,41 triliun merupakan transaksi selama Juli, bukan saldo aset pengguna. Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 27 Agustus 2026.

Tiga Prioritas Utama Peta Jalan IAKD

Tiga agenda OJK dapat diterjemahkan menjadi pertanyaan yang lebih konkret.

A. Deepening: Memperdalam Ekosistem

Pendalaman berarti meningkatkan kualitas dan kapasitas ekosistem yang sudah terbentuk. Fokusnya tidak hanya menambah jumlah pelaku atau aset, tetapi memperbaiki hubungan antarbagian infrastruktur.

Pendalaman dapat membutuhkan:

• Standar custody dan segregasi aset.

• Rekonsiliasi dana serta aset konsumen.

• Kapasitas kliring dan settlement.

• Manajemen likuiditas.

• Tata kelola listing aset.

• Pelaporan transaksi.

• Pengawasan market.

• Ketahanan teknologi.

• Audit serta pengendalian internal.

• Kualitas SDM.

Sebuah ekosistem dapat mempunyai banyak pedagang dan token, tetapi tetap dangkal apabila likuiditas terkonsentrasi, spread lebar, custody tidak transparan, atau proses penyelesaian transaksi rapuh.

Pendalaman juga berkaitan dengan kualitas data. Regulator memerlukan data yang dapat menghubungkan order, transaksi, transfer blockchain, wallet, saldo konsumen, dan posisi derivatif.

B. Widening: Memperluas Pemanfaatan

Perluasan berarti membawa inovasi ke lebih banyak aktivitas dan pengguna. Tokenisasi, AI, blockchain, identitas digital, serta model pembiayaan baru dapat memperluas akses terhadap layanan.

Peluangnya mencakup:

• Tokenisasi komoditas.

• Tokenisasi properti atau manfaat kepemilikan.

• Tokenisasi surat berharga sesuai kerangka yang berlaku.

• Manajemen investasi aset kripto.

• Otomatisasi kepatuhan.

• Pemeringkatan kredit alternatif.

• Agregasi produk keuangan.

• Identitas digital.

• Infrastruktur distribusi produk investasi.

Perluasan tidak sama dengan pelonggaran tanpa batas. Setiap produk perlu menunjukkan aset dasar, hak pemegang token, pihak yang memegang aset, metode valuasi, mekanisme redemption, perlakuan ketika penerbit gagal, dan jalur penyelesaian sengketa.

Jumlah pengguna yang besar belum cukup untuk membuktikan inklusi. Inovasi baru dianggap memperluas akses apabila biayanya terjangkau, informasinya dapat dipahami, dan manfaatnya tersedia di luar kelompok yang sudah aktif secara finansial.

C. Safeguarding: Melindungi Pengguna dan Sistem

Pelindungan menjadi penting karena inovasi memperkenalkan jenis kegagalan baru. Risiko dapat berasal dari teknologi, manusia, struktur produk, penyedia layanan, atau aset dasar.

Agenda safeguarding perlu menjawab:

• Bagaimana aset konsumen dipisahkan.

• Siapa yang memegang private key.

• Bagaimana proof of reserves dan kewajiban dinilai.

• Apa yang terjadi ketika platform gagal.

• Bagaimana transaksi tidak sah ditangani.

• Bagaimana konflik kepentingan dikelola.

• Bagaimana promosi dibatasi.

• Bagaimana data pribadi digunakan.

• Bagaimana risiko leverage dijelaskan.

• Bagaimana pengaduan diselesaikan.

• Bagaimana fraud lintas platform ditangani.

• Bagaimana serangan siber dilaporkan.

Pelindungan konsumen tidak cukup melalui disclaimer. Informasi biaya, likuidasi, custody, redemption, dan risiko aset dasar perlu diberikan sebelum pengguna bertransaksi.

Bagaimana Regulatory Sandbox Bekerja?

Regulatory sandbox merupakan mekanisme untuk menguji inovasi dalam lingkungan terbatas. OJK menilai kelayakan, keandalan, model bisnis, tata kelola, perlindungan data, serta manajemen risiko sebelum suatu inovasi bergerak menuju pendaftaran atau perizinan.

Berdasarkan POJK Nomor 3 Tahun 2024, pelaksanaan uji coba dapat berlangsung paling lama satu tahun sejak persetujuan diberikan. Hasilnya bukan selalu izin penuh.

Secara sederhana, alurnya adalah:

1. Calon peserta melakukan konsultasi dan mengajukan inovasi.

2. OJK menilai apakah model tersebut memenuhi kriteria sandbox.

3. Peserta menjalankan uji coba dengan ruang lingkup, pengguna, dan periode terbatas.

4. OJK mengevaluasi hasil, risiko, tata kelola, serta perlindungan konsumen.

5. Peserta dapat dinyatakan lulus, tidak lulus, atau memperoleh tindak lanjut tertentu.

6. Peserta yang lulus tetap harus melakukan pendaftaran atau mengajukan izin sesuai ketentuan.

Lulus sandbox tidak berarti seluruh produk serupa otomatis aman. Hasil tersebut menunjukkan model telah melalui pengujian berdasarkan ruang lingkup tertentu. Kinerja komersial, perubahan teknologi, volume lebih besar, dan kondisi market dapat menimbulkan risiko baru.

Pihak lain dengan jenis inovasi sama dapat memperoleh jalur untuk mendaftar atau mengajukan izin tanpa mengulangi seluruh pengujian, sesuai persyaratan OJK. Mekanisme ini dapat mempercepat pertumbuhan kategori setelah karakteristik dasarnya dipahami regulator.

Apa Arti Tokenisasi dalam Roadmap?

Tokenisasi mengubah hak atas aset atau manfaat tertentu menjadi representasi digital. Aset dasarnya dapat berupa komoditas, surat berharga, properti, tagihan, atau bentuk hak lain.

Teknologi blockchain tidak otomatis membuat token mempunyai nilai hukum. Struktur produk tetap harus menjawab:

A. Apa Aset Dasarnya?

Penerbit perlu menunjukkan aset yang mendukung token, keberadaannya, kualitasnya, dan metode valuasinya.

B. Hak Apa yang Diterima Pemegang Token?

Token dapat mewakili kepemilikan, klaim ekonomi, hak atas pendapatan, akses, atau manfaat tertentu. Label tokenisasi saja tidak menjelaskan hak tersebut.

C. Siapa yang Menyimpan Aset?

Custody aset dasar dan custody token dapat melibatkan pihak berbeda. Kegagalan salah satunya dapat mengganggu redemption atau pengalihan hak.

D. Bagaimana Token Ditebus?

Pemegang perlu mengetahui apakah token dapat ditukar dengan aset, uang, atau hanya dijual kepada pengguna lain. Likuiditas market sekunder tidak sama dengan jaminan redemption.

E. Apa yang Terjadi jika Penerbit Gagal?

Struktur hukum harus menjelaskan posisi pemegang token terhadap kreditur lain. Tanpa pemisahan aset, klaim pengguna dapat bercampur dengan kewajiban penerbit.

Roadmap yang kuat perlu menghubungkan teknologi dengan hukum aset, kepailitan, custody, valuasi, disclosure, dan perlindungan investor.

Bagaimana AI Masuk ke Sektor Keuangan?

AI dapat digunakan untuk credit scoring, fraud detection, customer support, pemantauan transaksi, rekomendasi produk, dan otomatisasi compliance.

Manfaatnya adalah kemampuan memproses data dalam skala besar. Risiko muncul ketika keputusan sulit dijelaskan, data mengandung bias, atau model menghasilkan rekomendasi yang tidak sesuai kondisi pengguna.

Pengawasan AI perlu memeriksa:

• Sumber dan kualitas data.

• Bias model.

• Kemampuan menjelaskan keputusan.

• Pengawasan manusia.

• Keamanan data.

• Penggunaan data pihak ketiga.

• Pengujian model.

• Dokumentasi perubahan.

• Penanganan kesalahan.

• Tanggung jawab ketika keputusan merugikan konsumen.

Prinsip same activity, same risk, same regulation berarti keputusan kredit atau rekomendasi investasi tidak memperoleh standar lebih rendah hanya karena dibuat oleh algoritma.

Apa yang Bisa Berubah bagi Pengguna Kripto?

Dampak roadmap tidak terjadi sekaligus. Perubahan praktis baru muncul ketika OJK menerbitkan aturan atau program implementasi.

Pengguna dapat melihat perubahan pada:

• Standar custody.

• Informasi risiko sebelum transaksi.

• Pelaporan saldo dan transaksi.

• Proses listing serta evaluasi aset.

• Batas leverage.

• Mekanisme likuidasi.

• Pemisahan dana dan aset.

• Keamanan akun.

• Prosedur pengaduan.

• Penanganan aset ketika platform gagal.

• Transparansi biaya.

• Verifikasi identitas.

• Pelaporan transfer aset digital.

Pengawasan lebih kuat dapat menambah proses verifikasi dan dokumentasi. Tambahan friksi tersebut tidak selalu berarti layanan memburuk. Sebagian merupakan biaya untuk mengurangi fraud, pencucian uang, penyalahgunaan akun, dan ketidakjelasan kepemilikan.

Regulasi yang terlalu berat juga mempunyai risiko. Biaya kepatuhan dapat mengurangi persaingan, menaikkan biaya pengguna, dan membuat inovasi hanya dapat dijalankan perusahaan besar. Roadmap perlu menyesuaikan kewajiban dengan skala dan risiko aktivitas.

Apa yang Belum Diketahui?

Siaran pers OJK memberikan arah umum, tetapi belum menjawab seluruh pertanyaan implementasi.

Informasi yang masih perlu ditunggu meliputi:

• Dokumen final Peta Jalan IAKD 2026 sampai 2031.

• Pilar dan program kerja lengkap.

• Target tahunan.

• Indikator keberhasilan.

• Jadwal penerbitan aturan.

• Pembagian kewenangan dengan Bank Indonesia dan lembaga lain.

• Prioritas sandbox.

• Standar tokenisasi.

• Kebijakan stablecoin, jika masuk dalam cakupan.

• Standar penggunaan AI.

• Target literasi dan pelindungan konsumen.

• Mekanisme penanganan kegagalan penyelenggara.

• Target keamanan siber.

• Metode evaluasi dampak regulasi.

Tanpa dokumen tersebut, analisis harus membedakan arah yang telah diumumkan dari rincian yang masih berupa kemungkinan.

Data yang Perlu Dipantau Setelah Roadmap Terbit

Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah perusahaan atau produk baru.

Indikator yang lebih bermakna mencakup:

• Jumlah peserta sandbox dan hasil pengujiannya.

• Waktu dari pengujian menuju izin.

• Jumlah produk yang benar-benar digunakan.

• Jumlah pengguna aktif, bukan hanya akun.

• Nilai dan frekuensi pengaduan.

• Waktu penyelesaian sengketa.

• Kerugian akibat fraud dan serangan siber.

• Kepatuhan segregasi aset.

• Likuiditas aset yang diperdagangkan.

• Konsentrasi market.

• Jangkauan di luar kota besar.

• Biaya layanan bagi pengguna.

• Jumlah insiden dan waktu pemulihan.

• Kualitas disclosure produk.

• Dampak terhadap pembiayaan sektor riil.

Jumlah token yang terdaftar bukan ukuran keberhasilan jika likuiditasnya rendah atau risikonya tidak dipahami pengguna. Jumlah akun juga tidak cukup jika aktivitas terkonsentrasi pada kelompok yang sama.

Kesimpulan

OJK sedang menyusun Peta Jalan IAKD 2026 sampai 2031 untuk mengarahkan pengembangan inovasi keuangan, aset digital, dan kripto. Tiga agenda utamanya adalah deepening, widening, dan safeguarding.

Deepening berfokus pada kualitas infrastruktur serta pengawasan. Widening memperluas pemanfaatan inovasi seperti tokenisasi, AI, dan blockchain. Safeguarding memastikan pertumbuhan tidak mengorbankan aset, data, dan hak konsumen.

Arah tersebut relevan bagi ekosistem yang sudah mencakup 22,93 juta akun dan transaksi aset kripto Rp20,52 triliun pada Juli 2026. Skala yang besar meningkatkan peluang sekaligus konsekuensi ketika terjadi kegagalan.

Roadmap belum boleh diperlakukan sebagai aturan final. Dokumen lengkap, target, jadwal, dan ketentuan turunannya masih perlu ditunggu. Ukuran keberhasilannya kelak bukan hanya berapa banyak produk yang diluncurkan, tetapi apakah inovasi memberikan manfaat terukur dengan custody, likuiditas, keamanan, dan pelindungan konsumen yang lebih kuat.

Disclaimer

Artikel ini disusun untuk tujuan informasi dan edukasi, bukan nasihat hukum, kepatuhan, atau investasi. Peta Jalan IAKD 2026 sampai 2031 masih dalam proses penyusunan berdasarkan informasi OJK yang tersedia hingga 30 September 2026. Arah kebijakan dapat berubah ketika dokumen final dan aturan pelaksana diterbitkan. Pelaku industri perlu merujuk dokumen resmi OJK serta mendapatkan nasihat profesional untuk menentukan kewajiban hukumnya.