Pajak Terkumpul Rp1.607 Triliun, Mengapa Baru 68%?

Pemerintah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1.607,6 triliun hingga 30 September 2026. Nilainya tumbuh 24,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi baru mencapai 68,2% dari target APBN 2026.

Dua angka tersebut menyampaikan cerita yang berbeda. Pertumbuhan 24,1% menunjukkan penerimaan membaik secara kuat dari basis 2025. Persentase 68,2% menunjukkan masih ada bagian besar dari target tahunan yang harus dikumpulkan pada tiga bulan terakhir.

Angka 68,2% juga tidak dapat dibandingkan secara mekanis dengan 75% waktu yang telah berlalu. Penerimaan pajak tidak masuk dalam jumlah yang sama setiap bulan. Pembayaran pajak korporasi, transaksi akhir tahun, belanja pemerintah, restitusi, harga komoditas, dan aktivitas impor dapat membuat penerimaan kuartal keempat berbeda dari rata-rata sembilan bulan pertama.

Meski demikian, pertumbuhan tinggi belum otomatis menjamin target tahunan tercapai. Pembacaan yang lebih tepat harus memisahkan penerimaan pajak dari pendapatan negara secara keseluruhan, menghitung kebutuhan kuartal keempat, memeriksa basis pertumbuhan 2025, serta menilai apakah momentum ekonomi cukup kuat untuk mempertahankan penerimaan.

Membedakan Pendapatan Negara dan Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan melaporkan pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun hingga akhir September 2026. Jumlah tersebut setara 74,2% dari target APBN dan tumbuh 25,5% secara tahunan.

Pendapatan negara mencakup beberapa kelompok penerimaan:

• Penerimaan pajak sebesar Rp1.607,6 triliun.

• Kepabeanan dan cukai sebesar Rp240,1 triliun.

• Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebesar Rp492,3 triliun.

• Komponen pendapatan lain dalam jumlah yang lebih kecil.

Pernyataan pemerintah bahwa penerimaan berada pada jalur yang sesuai target merujuk pada pendapatan negara secara keseluruhan yang telah mencapai 74,2%. Penerimaan pajak sendiri berada pada 68,2%, sehingga pos tersebut tidak boleh langsung disamakan dengan capaian total pendapatan.

Perbedaan ini penting karena PNBP tumbuh lebih cepat, antara lain dipengaruhi penerimaan sumber daya alam, dividen, layanan pemerintah, dan sumber nonpajak lainnya. Kinerja PNBP yang kuat dapat mengangkat persentase pendapatan negara meskipun penerimaan pajak masih tertinggal dari proporsi waktu berjalan.

Realisasi pendapatan negara dan penerimaan pajak hingga 30 September 2026. Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 9 Oktober 2026. 

Berapa Pajak yang Masih Harus Dikumpulkan?

Persentase 68,2% memungkinkan perkiraan sederhana terhadap target penerimaan pajak. Perhitungan ini menggunakan angka yang telah dibulatkan oleh Kementerian Keuangan, sehingga hasilnya bersifat indikatif.

Perkiraan target pajak = Rp1.607,6 triliun ÷ 68,2%

Hasilnya sekitar Rp2.357,2 triliun.

Dengan pendekatan yang sama:

Sisa menuju target = Rp2.357,2 triliun − Rp1.607,6 triliun

Sisa penerimaan yang perlu dikumpulkan mencapai sekitar Rp749,6 triliun dalam periode Oktober sampai Desember 2026.

Rata-rata penerimaan selama sembilan bulan pertama adalah:

Rp1.607,6 triliun ÷ 9 = sekitar Rp178,6 triliun per bulan

Sementara itu, rata-rata yang dibutuhkan selama tiga bulan terakhir adalah:

Rp749,6 triliun ÷ 3 = sekitar Rp249,9 triliun per bulan

Kebutuhan bulanan kuartal keempat secara matematis sekitar 40% lebih tinggi daripada rata-rata Januari sampai September. Perhitungan ini tidak membuktikan bahwa target akan gagal karena penerimaan pajak mempunyai pola musiman. Angka tersebut hanya menunjukkan skala akselerasi yang diperlukan apabila target implisit berdasarkan persentase 68,2% tidak berubah.

Mengapa Capaian Pajak Belum Sejalan dengan Waktu?

A. Penerimaan Pajak Tidak Datang Secara Merata

Perusahaan membayar jenis pajak yang berbeda dengan jadwal berbeda. PPh Pasal 25 dibayar melalui angsuran bulanan, sedangkan kekurangan PPh Badan dapat diselesaikan setelah penghitungan kewajiban tahunan.

PPN dipengaruhi aktivitas konsumsi dan transaksi. Pajak atas impor bergerak bersama volume impor, nilai tukar, serta harga barang. PPh yang berkaitan dengan dividen, bonus, proyek, dan transaksi tertentu juga dapat meningkat menjelang akhir tahun.

Akibatnya, persentase realisasi pada September tidak selalu harus tepat 75% agar target tahunan masih mungkin dicapai.

B. Belanja Akhir Tahun Dapat Mengangkat Basis Pajak

Realisasi belanja pemerintah biasanya menguat pada kuartal keempat. Pembayaran proyek, pengadaan barang dan jasa, belanja kementerian, serta transfer dapat menciptakan transaksi yang menghasilkan PPN, PPh, atau pajak lain.

Konsumsi rumah tangga juga berpotensi meningkat menjelang libur akhir tahun. Jika penjualan dan produksi menguat, penerimaan PPN serta pajak penghasilan dapat ikut bertambah.

Dampaknya tidak otomatis. Kenaikan belanja baru menghasilkan penerimaan pajak yang kuat apabila transaksi tercatat dengan benar, pembayaran berlangsung tepat waktu, dan aktivitas tersebut menciptakan nilai tambah di sektor formal.

C. Restitusi Mengurangi Penerimaan Neto

Penerimaan pajak yang diumumkan pemerintah umumnya dibaca secara neto setelah mempertimbangkan pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi. Jika restitusi meningkat, penerimaan neto dapat terlihat lebih rendah meskipun setoran bruto bertambah.

Restitusi bukan penerimaan yang hilang tanpa alasan. Pengembalian tersebut merupakan hak wajib pajak ketika pembayaran atau kredit pajaknya melebihi kewajiban. Bagi perusahaan eksportir dan industri padat karya, percepatan restitusi juga dapat membantu arus kas.

Karena itu, kualitas penerimaan sebaiknya tidak dinilai hanya dari angka neto. Data penerimaan bruto, jumlah restitusi, dan pertumbuhan pajak per jenis diperlukan untuk memahami sumber perubahan.

D. Target Tahunan Dapat Lebih Menantang

Capaian persentase juga bergantung pada besarnya target. Penerimaan dapat tumbuh kuat secara tahunan, tetapi persentase terhadap target masih rendah apabila target APBN dinaikkan secara agresif.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa pertumbuhan 24,1% dan capaian 68,2% dapat muncul bersamaan. Satu angka membandingkan 2026 dengan realisasi 2025, sedangkan angka lainnya membandingkan realisasi 2026 dengan target setahun penuh.

Apakah Pertumbuhan 24,1% Benar-Benar Kuat?

Secara nominal, kenaikan dari Rp1.295,3 triliun pada September 2025 menjadi Rp1.607,6 triliun pada September 2026 setara sekitar Rp312,3 triliun.

Perhitungannya:

Rp1.607,6 triliun − Rp1.295,3 triliun = Rp312,3 triliun

Pertumbuhan tersebut tergolong besar. Pembaca tetap perlu memperhatikan basis pembandingnya. Hingga September 2025, penerimaan pajak mengalami kontraksi 4,4% secara tahunan. Sebagian pertumbuhan 2026 dengan demikian merupakan pemulihan dari basis yang sebelumnya melemah.

Efek basis tidak membuat pertumbuhan 2026 menjadi tidak nyata. Penerimaan tetap bertambah lebih dari Rp300 triliun. Efek tersebut hanya membatasi kesimpulan bahwa pertumbuhan akan terus berlangsung dengan laju yang sama pada kuartal keempat atau tahun berikutnya.

Penilaian yang lebih lengkap membutuhkan rincian:

• Pertumbuhan penerimaan bruto dan neto.

• Besarnya restitusi.

• Kontribusi PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPN, dan pajak lainnya.

• Sektor ekonomi yang menyumbang kenaikan.

• Penerimaan yang berulang dan penerimaan yang bersifat satu kali.

• Dampak harga komoditas, nilai tukar, dan perubahan administrasi.

Tanpa rincian tersebut, angka agregat belum dapat menunjukkan apakah perbaikan berasal dari ekspansi aktivitas ekonomi, perbaikan kepatuhan, pembayaran yang tertunda, efek harga, atau kombinasi seluruhnya.

Mengapa Sisa Target Pajak Penting bagi APBN?

Pajak membiayai sebagian besar belanja negara. Ketika penerimaan tidak mencapai target, pemerintah mempunyai beberapa pilihan: menahan belanja, menggunakan saldo anggaran, menambah pembiayaan, atau membiarkan defisit melebar selama tetap berada dalam batas hukum dan strategi fiskal.

Hingga 30 September 2026, belanja negara telah mencapai Rp2.660,5 triliun. Defisit APBN berada di sekitar Rp319 triliun atau 1,24% terhadap produk domestik bruto.

Angka defisit tersebut masih merupakan realisasi sementara. Posisi akhir tahun dapat berubah karena belanja biasanya meningkat pada kuartal keempat, sementara penerimaan juga berpotensi menguat.

Jika belanja tumbuh lebih cepat daripada penerimaan, kebutuhan pembiayaan dapat meningkat. Pemerintah mungkin perlu menerbitkan SBN lebih banyak atau mengelola kas dengan lebih ketat. Tambahan suplai obligasi, jika besar dan tidak diimbangi permintaan, dapat memengaruhi yield SBN dan biaya pendanaan pemerintah.

Sebaliknya, penerimaan yang melampaui perkiraan dapat mengurangi tekanan pembiayaan. Dampaknya terhadap rupiah, yield obligasi, dan sentimen investor tetap bergantung pada kebijakan moneter, arus modal global, inflasi, serta kondisi dolar Amerika Serikat.

Posisi belanja dan defisit APBN hingga 30 September 2026. Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 9 Oktober 2026. 

Apa Dampaknya bagi Masyarakat?

Capaian penerimaan pajak tidak langsung berarti tarif pajak masyarakat akan dinaikkan atau diturunkan. Keputusan tarif membutuhkan dasar hukum dan kebijakan tersendiri.

Dampak yang lebih dekat berada pada ruang fiskal pemerintah. Penerimaan yang memadai membantu membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, subsidi, transfer ke daerah, dan pembangunan infrastruktur tanpa menambah pembiayaan secara berlebihan.

Sebaliknya, penerimaan yang jauh di bawah target dapat mendorong penyesuaian prioritas belanja atau peningkatan penerbitan utang. Efek akhirnya bergantung pada pos yang dipertahankan, ditunda, atau dibiayai melalui sumber lain.

Pelaku usaha juga perlu memperhatikan kualitas administrasi pajak. Pengawasan yang lebih kuat dapat meningkatkan kepatuhan dan menciptakan perlakuan yang lebih seimbang antara bisnis formal. Sistem yang belum stabil, proses restitusi yang lambat, atau interpretasi aturan yang tidak konsisten dapat menambah beban arus kas dan biaya kepatuhan.

Apakah Angka 68% Perlu Dikhawatirkan?

Capaian 68,2% belum cukup untuk menyimpulkan bahwa penerimaan pajak berada dalam kondisi buruk. Pertumbuhan 24,1% menunjukkan pemulihan kuat, sedangkan pola penerimaan kuartal keempat dapat mendorong realisasi lebih tinggi.

Angka tersebut juga belum memberikan kepastian bahwa target akan tercapai. Berdasarkan perhitungan indikatif, pemerintah masih perlu mengumpulkan sekitar Rp749,6 triliun dalam tiga bulan. Nilai itu membutuhkan laju penerimaan yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata sembilan bulan pertama.

Penilaian akhir harus menunggu beberapa data:

• Realisasi pajak Oktober dan November.

• Rincian penerimaan per jenis pajak.

• Nilai restitusi bruto dan neto.

• Pertumbuhan konsumsi dan impor.

• Profitabilitas perusahaan.

• Realisasi belanja pemerintah.

• Perubahan proyeksi atau outlook APBN terbaru.

Jawaban atas pertanyaan “mengapa baru 68%” bukan semata-mata karena penerimaan lemah. Persentase tersebut merupakan hasil gabungan antara target yang besar, pola pembayaran yang tidak merata, restitusi, kondisi ekonomi, dan basis pembanding.

Momentum 2026 terlihat lebih baik daripada 2025. Ujian sesungguhnya berada pada kualitas penerimaan kuartal keempat dan kemampuan pemerintah memenuhi target tanpa mengandalkan pembayaran satu kali atau menambah tekanan terhadap arus kas wajib pajak.

Disclaimer

Artikel ini disusun untuk tujuan informasi dan edukasi, bukan saran perpajakan, investasi, atau keputusan bisnis. Perhitungan target dan sisa penerimaan menggunakan angka realisasi serta persentase yang telah dibulatkan, sehingga hasilnya bersifat indikatif dan dapat berbeda dari angka resmi terperinci. Pembaca perlu merujuk pada publikasi APBN dan ketentuan perpajakan terbaru sebelum mengambil keputusan.