Evaluasi UU P2SK, Apa Artinya bagi Kripto?

Dorongan untuk mengevaluasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK kembali muncul dalam pembahasan di DPR. Dalam laporan Parlementaria pada 24 September 2026, anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah menyampaikan pandangan bahwa pembentukan omnibus law sektor keuangan baru belum diperlukan dan UU P2SK perlu dievaluasi lebih dahulu.

Pernyataan tersebut bukan pengumuman perubahan undang-undang yang sudah berlaku. Tidak ada aturan baru yang otomatis mengubah ketentuan perdagangan aset kripto, perlindungan konsumen, perizinan, atau kewajiban platform pada saat pandangan itu disampaikan.

Topik ini tetap relevan bagi kripto karena UU P2SK mencakup arsitektur sektor keuangan yang lebih luas, termasuk penguatan kelembagaan, perlindungan konsumen, produk keuangan digital, aset kripto, fintech, dan bulion. Evaluasi terhadap implementasi undang-undang dapat memengaruhi cara pembuat kebijakan melihat apakah aturan yang ada sudah cukup atau perlu penyesuaian.

Pembaca perlu membedakan antara tiga hal: pendapat anggota DPR, evaluasi kebijakan, dan perubahan hukum. Ketiganya memiliki proses serta konsekuensi yang berbeda.

Evaluasi Bukan Berarti Regulasi Kripto Akan Segera Diubah

Evaluasi undang-undang dapat mencakup penilaian terhadap pelaksanaan, koordinasi antarotoritas, efektivitas perlindungan konsumen, maupun kebutuhan aturan lanjutan. Evaluasi tidak otomatis menghasilkan revisi.

Untuk mengubah ketentuan hukum, diperlukan proses legislatif yang jelas. Usulan perlu dibahas, naskah perubahan harus disusun, DPR dan pemerintah perlu menyepakati substansi, lalu aturan harus disahkan dan diundangkan sebelum memiliki kekuatan berlaku.

Karena itu, pengguna aset kripto tidak perlu menganggap dorongan evaluasi sebagai aturan baru mengenai pajak, perizinan, kustodian, bursa, atau pelaporan. Ketentuan yang berlaku tetap perlu mengacu pada regulasi dan pengumuman resmi yang sudah diterbitkan oleh otoritas terkait.

Pandangan anggota DPR mengenai perlunya evaluasi UU P2SK sebelum membentuk omnibus law sektor keuangan baru. Pernyataan ini merupakan pandangan dalam pembahasan kebijakan, bukan perubahan aturan kripto yang telah berlaku. Sumber: E-Media DPR RI, 24 September 2026.

Empat Hal yang Dapat Dinilai dalam Evaluasi UU P2SK

A. Kejelasan Pembagian Kewenangan

Sektor keuangan digital melibatkan beberapa otoritas dan jenis lembaga. Evaluasi dapat melihat apakah pembagian pengawasan, perizinan, dan perlindungan konsumen sudah cukup jelas bagi pelaku usaha serta pengguna.

Kejelasan kewenangan penting agar konsumen tahu ke mana harus mengadu dan agar pelaku usaha tidak menghadapi aturan yang bertentangan.

B. Efektivitas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bukan hanya soal adanya aturan. Efektivitasnya juga ditentukan oleh penyampaian informasi risiko, penanganan keluhan, keamanan dana dan aset, kualitas verifikasi, serta tindakan terhadap penipuan.

Bagi pengguna kripto, penguatan perlindungan konsumen akan lebih bermakna jika terlihat dalam proses yang mudah diakses dan dapat diuji, bukan hanya dalam pernyataan umum.

C. Kesiapan Aturan untuk Produk Digital Baru

Aset kripto, tokenized assets, stablecoin, bulion digital, dan produk keuangan baru dapat berkembang lebih cepat daripada proses legislasi. Evaluasi dapat mengidentifikasi apakah kerangka yang ada cukup fleksibel untuk menghadapi inovasi tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian.

Namun, fleksibilitas tidak boleh berarti aturan menjadi kabur. Produk berisiko tinggi tetap membutuhkan pengungkapan yang jelas, tata kelola yang memadai, dan pengawasan yang proporsional.

D. Dampak terhadap Kepastian Hukum

Pelaku usaha dan konsumen membutuhkan kepastian mengenai aturan yang berlaku. Evaluasi yang transparan dapat membantu mengidentifikasi celah atau tumpang tindih. Sebaliknya, spekulasi tentang perubahan aturan yang belum ada dapat menimbulkan kebingungan.

Kepastian hukum bukan berarti regulasi tidak boleh berubah. Artinya, perubahan perlu memiliki proses, dasar, waktu transisi, dan komunikasi yang jelas.

Apa yang Perlu Dipantau Pengguna Kripto

Dorongan evaluasi UU P2SK akan lebih bermakna jika diikuti dokumen resmi, agenda rapat, usulan perubahan, atau pernyataan otoritas yang menjelaskan bagian mana dari aturan yang sedang dikaji.

Pengguna dapat memantau pengumuman DPR, OJK, Bank Indonesia, dan regulator terkait untuk melihat apakah evaluasi tersebut berkembang menjadi langkah konkret. Hingga ada perubahan resmi, pengguna sebaiknya tetap fokus pada ketentuan yang benar-benar sudah berlaku, keamanan akun, status layanan yang digunakan, serta risiko produk yang dipilih.

Evaluasi UU P2SK dapat menjadi peluang untuk memperbaiki arsitektur sektor keuangan digital. Namun, pada tahap ini, berita tersebut belum berarti aturan kripto Indonesia berubah atau akan berubah dalam waktu dekat.

Disclaimer

Artikel ini disusun untuk tujuan informasi dan edukasi, bukan nasihat hukum, investasi, atau pajak. Pandangan mengenai evaluasi UU P2SK bukan pengumuman perubahan regulasi yang telah berlaku. Aturan aset kripto, keuangan digital, perlindungan konsumen, dan perizinan dapat berubah melalui proses resmi. Pembaca perlu memeriksa publikasi regulator terbaru sebelum mengambil keputusan.